Bupati Lutra Perketat Ijin Perjalanan Dinas. Cidda’ko…!

MASAMBA – Gara-gara di era pemerintahan bupati Arifin Junaidi anggaran untuk perjalanan dinas membengkak dan konon banyak yang fiktif serta amburadul, maka rezim pemerintahan yang bulan Februari lalu dilantik, Bupati Indah Putri Indriani akan memperketat ijin pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas keluar kota.

Hal tersebut diungkapkan bupati cantik yang berhijab ini saat ditanya wartawan soal isu mutasi dan besarnya anggaran perjalanan dinas pejabat yang disinyalir selama ini simpangsiur dan tidak tertib. Tentu saja hal ini wajib jadi perhatian serius bagi para pejabat yang ada di lingkup Pemkab Luwu Utara. Bupati Hj. Indah Putri Indriani menegaskan, tidak boleh lagi ada pejabat terutama kepala SKPD yang melakukan perjalanan dinas tanpa seizin Bupati.

Indah tak menampik, ada sejumlah pejabat Lutra yang melakukan perjalanan dinas tanpa sepengetahuan dan ijin darinya sebagai kepala pemerintahan.

Karenanya, untuk menertibkan hal ini, perjalanan dinas pejabat utamanya ke luar daerah harus mendapatkan persetujuan bupati terlebih dulu.

Kedepan, tutur Indah, para pejabat sebelum berangkat harus melapor ke bupati, wakil bupati, atau minimal Sekda dengan menyampaikan alasan dan urgensi kepergiannya dalam melakukan perjalanan dinas.

“Jadi yang terjadi selama ini banyak yang semaunya saja melakukan perjalanan dinas tanpa sepengetahuan atasan tertinggi,” terang Indah pada Minggu siang (20/03).

 “Nanti akan dikaji lagi, apakah tujuan mereka melakukan perjalanan dinas adalah sesuatu yang memang penting dan harus dilakukan, semua nanti kami lihat. Jangan sampai tujuannya lain dan hanya memanfaatkan fasilitas ini, maka itu yang kita hindari,” tegas bupati perempuan pertama Sulsel ini.

Menurutnya, pejabat yang meninggalkan daerah tanpa ijin pimpinan, maka dianggap melanggar. “Sanksinya bisa tegas. Misalnya bisa dicopot dari jabatannya, sebagai bentuk pembinaan kepada seluruh pejabat Lingkup Pemkab Luwu Utara,” kunci Indah.(Arief/Anto)

Asrama IMWAL Jadi Sasaran Pelemparan, Motif Belum Diketahui

PALOPO - Asrama Ikatan Mahasiswa Walenrang (IMWAL) yang terletak di jalan Sungai Rongkong Palopo, dilempari oleh orang tak dikenal.

Penghuni asrama Imwal, Bram, Minggu (27/3/2016), mengatakan, asramanya sudah kelima kalinya dilempari batu oleh orang tak dikenal.

Dilansir di laman Tribun News, pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari, asrama ini dilempari sampai empat kali.

Pada Minggu sore, asramanya kembali dilempari batu oleh orang tak dikenal.

Menurut saksi mata, pelaku hanya berteriak “mana yang punya rumah?” sambil melempar batu dan langsung kabur.

Akibat dari lemparan batu tersebut, sejumlah kaca jendela pecah akibat lemparan batu.

Satu mahasiswa Imwal bernama Halil, mengalami luka pada bagian tangannya setelah terkena pecahan kaca. Kapolres Palopo AKBP Dudung Adijono, S.Ik sendiri saat dihubungi lewat telpon selulernya mengatakan kasus ini masih sementara dalam tahap pemeriksaan dan penyelidikan. Soal motif pelemparan belum diketahui, tandasnya.(Tim Edelweis/R35)

Foto:Sudirman/Tribun

Saban Hari Minggu di Car Free Day Palopo, Yuk Cicipi Kopi Gratis!

PALOPO - Coffee Happy. Begitu vertical banner yang terpajang di seputar Lapangan Gaspa Palopo saat Car Free Day hari ini, Minggu 27/03/2016. Sejak pukul 7.00 WITA, muda mudi dengan t-shirt hitam bertulisan “berbagi itu keren” terlihat sibuk membagikan kopi gratis bagi peserta Car Free Day, yang lalu lalang disepanjang trotoar tepi lapangan Gaspa, di sudut perempatan depan Kantor Walikota Palopo.

Hari ini nampak beda. Begitu ramai dengan partisan Jersey Fun Run dan mereka yang sekadar aerobic di Minggu pagi nan ceria. Edy Maiseng, owner Kaizen Learning sekaligus founder MIND atau Macca Indonesia Foundation ini saat kami temui mengungkapkan latarbelakang hadirnya Coffee Happy, yang dilaunching  tepat  pada hari ini. 

“kami hanya ingin berbagi dan mengajak masyarakat untuk kembali membangkitkan semangat gotong royong,” ujar dia singkat. Belasan volunteer alias relawan nampak sibuk melayani, mengantarkan kopi bagi siapa saja yang gemar mencicipi minuman khas yang memang banyak digemari orang Indonesia ini.

Kelihatannya amat simpel dan sederhana. Kopi gratis dengan stock sekitar 100 cup lebih ini ludes dibagi hanya dalam hitungan setengah jam. Edy Maiseng tidak menampik jika ini bagian dari sosialisasi dirinya dan perusahaan penggedor motivasi ini untuk menunjukkan eksistensi, bermain di karya nyata bukan hanya sekadar beretorika, menghimbau dan memotivasi orang. 

“kita ingin berbuat dan berkarya bagi Kota Palopo, jika misalnya ada yang menilai lain, itu lain soal,” tuturnya sambil tersenyum. Tertarik untuk minum kopi gratis selepas penat berolahraga di Minggu pagi? Mampir saja di Coffee Happy, kopi yang bikin hepi yang menurut Edy sebagai brandname kegiatannya yang bakal menyapa hari libur anda disetiap pekan. Salam bahagia! 

Laporan: Iccank Razcal

Foto: Istimewa (Haeril Al Fajri, Iccank)

“Kombinasi Muda-Tua” lagi Trend, Ome Pastikan Maju Pilwalkot dengan Tokoh Senior

PALOPO - Kombinasi Pasangan “Muda-Tua” mewacana dalam perhelatan Pilwalkot Palopo, Pilkada Luwu dan Pilgub Sulsel. Ishak Yswandi salah seorang pengamat politik mengungkapkan hal itu dalam sebuah kesempatan di salahsatu warkop di Kota Palopo, Jumat siang, 25/03. Mantan reporter Radio Bharata ini mengatakan ada hal yang menarik dari penelusuran dia seputar wacana pilkada dan yang nampak menjadi trend adalah kombinasi pasangan dimana yang jadi 01 adalah yang berusia muda sementara wakilnya adalah tokoh yang usianya terbilang senior alias tua. Ia mencontohkan pasangan Jokowi-JK, sebagai salahsatu contoh nyata. Untuk skala Sulsel, misalnya di Luwu Utara bupati Indah Putri Indriani yang berusia 39 tahun berpasangan dengan wakilnya Muh. Thahar Rum yang usianya sudah masuk kepala 6. Di Gowa kita punya Adnan Purichta Ichsan YL yang berpasangan dengan H Abd Rauf Malagani.  

Menariknya di Trenggalek Jawa Timur, bupatinya berusia 31 tahun sedangkan sang wakil bupati baru berumur 25 tahun. Untuk bupati termuda tercatat Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang baru berusia 26 tahun menjabat bupati Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat, sedangkan gubernur termuda ada pada Ridho Ficardo pemuda kelahiran Juli 1980 menjabat gubernur Lampung yang juga adalag Ketua DPD Partai Demokrat Lampung.

“Kombinasi Muda-Tua” adalah trend yang bisa diterjemahkan sebagai masa peralihan generasi, dimana generasi yang lahir di tahun 70-an akhirnya akan jadi pemimpin menggantikan tokoh-tokoh angkatan 60-an,” beber Ishak. Meski begitu, peran sang wakil sebagai pendamping juga sangat menentukan di masa peralihan ini.

Ditemui di kediamannya, Ome demikian sapaan akrab Akhmad Syarifuddin, walikota Palopo ini walau masih sedikit malu-malu namun ketika ditanya perihal kesiapan dirinya maju Pilwalkot Palopo, "soal itu nanti saja, masih lama, kita kerja dulu, tapi jika masyarakat menghendaki ya kita harus siap" ujarnya. Disinggung soal hubungannya dengan Judas Amir yang nampaknya pecah kongsi di Pilwalkot mendatang ia juga enggan mengungkapkan. Ia nampak kecewa dengan partnernya saat Pilwalkot 2013 lalu yang berhasil menumbangkan rival beratnya pasangan HATI. Soal kombinasi muda-tua, ia sependapat. Menurutnya, kota Palopo memerlukan energi yang besar dan itu ada pada tokoh muda. "kita lihat saja Bandung, walikotanya luar biasa, muda kreatif dan relijius," paparnya. Soal tokoh senior yang digadang-gadang akan ditandemkan dengan dirinya, Ome secara diplomatis berkata," hahaha, masih jauh pilkada, tetapi memang sudah ada beberapa nama tokoh senior, saya rasa, tokoh senior ini baik untuk jadi perekat dan bisa mengayomi serta membimbing tokoh muda, konsep muda-tua memang ideal untuk membangun Palopo, tetapi soal nama belum bisa kita buka sekarang," tambahnya lagi. 

Nah, jika para kontestan jeli, khususnya di Pilkada Luwu, Palopo dan Pilgub Sulsel pintar-pintarlah membaca situasi. Harusnya wacana “kombinasi muda-tua” ini bisa jadi pedoman mereka terutama dalam memilih pasangan. Karena faktor pendamping atau sang wakil sangat signifikan mengkatrol perolehan suara.

“biasanya tokoh senior yang dijadikan wakil memiliki basis massa yang kuat, karena dari segi pengalaman baik di organisasi maupun di level birokrasi mereka sudah cukup makan asam garam, saran saya, agar para kandidat berhitung cermat, saya haqqul yakin, jika trend ini kian menguat di Pilkada mendatang,” kunci Ishak.(R11/Ard)

Humas Torut Mulai Sibuk Jelang Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Terpilih

Rantepao - Jelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara yang jatuh pada 31 Maret 2016 di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bagian Humas Setda Toraja Utara semakin sibuk mempersiapkan atribut pelantikan (Sabtu, 26/03) di ruang kerjanya.

Nampak beberapa staf sedang melakukan pekerjaanya seperti menggunting kertas undangan, label, mendesain id card serta beberapa perlengkapan atribut kamera pun dipersiapkan menjelang pelantikan.

Bersama beberapa media, Kepala Bagian Humas Torut, Fitra mengatakan undangan sudah disebarkan. 

Sesuai arahan dari bupati terpilih Kalatiku Paembonan berpesan agar  SKPD tidak usah meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya di instansi masing-masing sebab hari Kamis adalah hari kerja, jelasnya. Bupati terpilih ini juga berpesan agar jangan karena pelantikan, pelayanan di masyarakat jadi tersendat, imbuh dia.

Senada dengan Kabag Humas, Asisten Pemerintahan Setda Torut, Rede Roni Bare mengatakan bagi SKPD yang ingin ikut, tidak ada larangan namun jangan karena pelantikan pekerjaan kantor sampai terabaikan.

Laporan/Foto: Basri Budi

Hah, Dukun di Malaysia Bisa Serang Korban Lewat Media Sosial?

Berhati-hati dalam mengunggah gambar pribadi ternyata tak hanya bisa menghindari penyalahgunaan data, tetapi juga mampu mencegah seseorang menjadi sasaran ilmu hitam. Informasi itu diungkapkan oleh salah seorang pegawai pemerintahan di Malaysia.

Ditulis di laman CNET, pejabat dari Kementerian Cyber Security Malaysia Jazannul Azriq Aripin menuturkan, pihaknya telah menemukan beberapa kasus terkait praktik ilmu hitam yang melibatkan media sosial.

Seorang dukun yang disebut sebagai ‘bomoh’ biasanya mencuri foto korban dari laman media sosial untuk menjalankan praktik ilmu hitamnya. Namun, Aripin tidak membeberkan informasi lebih lanjut bagaimana praktik ini dijalankan.

“Jangan kaget jika bomoh sudah makin pintar dan mereka mungkin memasang internet nirkabel untuk melakukan praktik ilmu hitam,” ujar Aripin. Oleh karena itu, ia menyarankan untuk menghindari mengunggah gambar diri untuk mencegah ancaman ilmu hitam.

Bomoh sendiri sudah dikenal masyarakat Malaysia sejak abad 17. Awalnya, bomoh dikenal sebagai ahli pengobatan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Malaysia kerap mengaitkan bomoh dengan tuduhan sebagai pelaku ilmu hitam.

Salah satu bomoh yang pernah mencuri perhatian adalah Dato Mahaguru Ibrahim Mat Zin. Ia sempat berkata akan membantu menemukan pesawat MH370 yang hilang menggunakan teropong dari bambu.

Sementara Departemen Cyber Security merupakan instansi yang dibentuk oleh Kementerian Ilmu Teknologi dan Inovasi Malaysia pada 2007 silam. Sesuai namanya, instansi ini dibentuk untuk menanggulangi semua masalah terkait keamanan siber.(R56/N3T)

Ortu Andini Pasrah, Anaknya yang Waria Batal Nikah dengan Lelaki Tulen

Wonosobo - Orang tua waria yang batal menikah tidak pernah terusik dengan orientasi seksual anaknya. Suroso, ayahanda Andini, menemaninya ketika mengajukan persyaratan menikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Selasa 8 Maret 2016. Suroso datang bersama pasangan Andini, Didik. Ada juga keluarga Didik.

Seperti dikutip dari Tempo Online, Suroso yang sedang sakit stroke ringan mengatakan menerima dan menyayangi Andini atau Andi Budi Sutrisno. Andi menjadi andalan keluarga itu. Suroso dan Isteri bertumpu pada Andini. 
Ia mengurus semua hal. Mulai dari mencuci, memasak, membersihkan rumah. Anak kedua Suroso dan Suminah itu juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. "Kami bergantung pada Andi," kata Suroso ketika ditemui Tempo, Kamis, 18 Maret 2016.

Andini merupakan lulusan Madrasah Tsanawiah di Wonosobo. Ia kerap mengisi hajatan maupun acara desa dengan menari dolalak, kesenian tradisional khas Kabupaten Purworejo.

Ia sering pentas ke Temanggung, Wonosobo, Purworejo, dan Cilacap. Andini juga pernah pentas di Pantai Parangtritis, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejumlah kelompok kesenian mengajaknya untuk pentas Dolalak. "Tari menghidupi keluarga saya," kata Andini. 

Setiap satu kali pentas, Andini menerima imbalan Rp 200 ribu. Selain pentas keliling, ia juga mengajar menari siswa dari banyak sekolah menengah pertama dan sekolah menengah kejuruan.

Dalam sepekan, ia memberikan les tari kepada siswa selama dua kali. Tiap kali memberi les, Andini mendapat honor Rp 100 ribu. Uang hasil menari juga ia kumpulkan untuk mengangsur sepeda motor. “Saya  menyukai tari sejak belajar di sekolah dasar,” katanya. Ia mulai aktif menari Dolalak ketika ia di sekolah menengah pertama. Kawan-kawannya menerima dengan baik. 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepil, Wonosobo, Jawa Tengah menolak memberikan persetujuan setelah Andini mengajukan surat persyaratan menikah dengan pasangannya, Didik Suseno pada Selasa, 8 Maret 2016.

Andini, Didik, dan keluarga bertemu pada hari itu Kepala KUA Kecamatan Kepil, Slamet Zaenal. Andini dan Didik membawa surat pengantar menumpang nikah yang ia dapatkan dari Kecamatan Pituruh, Purworejo.

Polisi dari Kecamatan Kepil mendatangi rumah Andini pada Sabtu, 12 Maret 2016. Andini dan pasangannya sudah mengenakan baju pernikahan. Mereka ke sana setelah mendapat laporan adanya pernikahan Andini dan Didik.(SM/Tempo)

Iuran BPJS Kesehatan Naik, Diss Match Jadi Kambing Hitam

PALOPO – Bertempat di Aula BPJS Kesehatan Kota Palopo, Rabu 16/03/2016 digelar jumpa pers terkait Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam jumpa pers yang dilakukan secara serentak di semua kantor cabang BPJS Kabupaten/Kota se-Indonesia ini terungkap alasan mengapa iuran BPJS harus naik. Ternyata menurut Abdul Syukur, Kepala Unit Hukum Komunikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Kota Palopo yang meliputi wilayah Luwu Raya, penyebab utamanya kenaikan iuran bagi Peserta Mandiri BPJS Kesehatan adalah karena diss match atau tidak sesuainya antara penerimaan BPJS dengan cost atau biaya yang sudah dikeluarkan. Untuk wilayah Luwu Raya saja, di tahun 2015, dissmatch ini hampir menembus angka 189 milyar Rupiah. Banyak sekali bukan? Untuk seluruh Indonesia dissmatch ini diperkirakan mencapai 2 trilyun Rupiah. Alamak!!!

Sehingga mau tidak mau, dilakukan penyesuaian iuran,  untuk Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) seperti bunyi Pasal 16A dari Rp.19225,- menjadi Rp.23000,- atau naik sebesar 16,41% (Rp.3775,-). Sedangkan untuk Peserta Mandiri kelas III dari Rp.25500,- menjadi Rp.30000,- atau naik sebesar 45% (Rp.4500,-).

Berikut tabel kenaikan iuran tersebut:

Tabel eskalasi penyesuaian iuran BPJS semua golongan/tingkatan berdasarkan Perpres yang berubah. Dok.: Bag Riset Tabloid DETEKSI

Penyesuaian iuran ini untuk PBI berlaku bulan Januari 2016 dan untuk Peserta Mandiri baru akan berlaku April 2016 nanti.

Eskalasi iuran BPJS ini tentu saja dibarengi dengan peningkatan mutu layanan. Menurut Kadis Kesehatan Kota Palopo dr Ishak Iskandar, perubahan dalam Perpres 19/2016 ini konsekwensinya akan berdampak pada semakin membengkaknya anggaran APBD meskipun eskalasi PBI hanya 16,41% tetapi pihaknya mengaku sudah siapkan anggaran tambahan sebesar Rp. 14 Milyar. Dampak lain dari perubahan perpres ini menurut dia akan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan yang akan terus ditingkatkan. “kita berharap kenaikan ini dibarengi peningkatan kualitas layanan penyelenggara BPJS”

Sementara itu dr Hamsyir selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Palopo merespon positif Perpres 19/2016 yang baru ini. Menurutnya, selain adanya penambahan kelompok peserta pekerja penerima upah (PPU) yakni pimpinan dan anggota DPRD juga adanya penambahan manfaat yang diterima masyarakat terkait penyesuaian besaran iuran peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yakni pelayanan KB (tubektomi interval) dan pemeriksaan media deser di rumah sakit (UGD).

Hal senada diungkapkan oleh dr Anton, Ketua Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Wilayah II Sulsel. Ia meminta kalangan pers membantu pihaknya melaporkan bilamana ada penyimpangan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit dalam penerapan Perpres baru ini. Ia juga bertekad untuk menertibkan oknum dokter maupun stakeholder pelayanan kesehatan yang masih menganggap pasien sebagai sapi perahan. “laporkan pada saya, bilamana ada upaya mempersulit pasien terutama pasien emergency yang memperlambat tindakan medis hanya karena prosedural administrasi,” tantang dia.(Iccank/Ardi)

Ini Prestasi Gemilang Luthfi Andi Mutty Pimpin NasDem Sulsel

Sosok Opu Luthfi Andi Mutty kala menjabat sebagai Ketua NasDem Sulsel memiliki daya tarik dan akhirnya sukses menggaet 2 bupati, 3 wakil bupati dan 2 mantan bupati di Sulsel untuk bergabung dengan partai besutan Surya Paloh tersebut.

Pada era kepemimpinan Luthfi yang juga menjabat sebagai Koordinator Wilayah NasDem Sulsel, nyatanya menarik minat Bupati Bulukumba A Sukri Sappewali bergabung di NasDem dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPD NasDem Bulukumba, dan Bupati Tana Toraja Nico Biringkanae juga menjadi Ketua Dewan Pertimbangan DPD NasDem Tana Toraja.

Sementara itu, wakil bupati yang bergabung dengan NasDem yakni Wakil Bupati Maros Andi Harmil Mattotorang, Wakil Bupati Luwu Utara (Lutra) MuhThahar Rum, serta Wakil Bupati Luwu Timur (Lutim) Iwan Bachri Syam, masing-masing dengan jabatan Ketua DPD NasDem di daerahnya masing-masing.

“Untuk Pak Iwan Bachri Syam di Lutim, SK penunjukan senagai Ketua DPD NasDem Lutim sedang berproses di DPP,” terang Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPW Partai NasDem Sulsel Rudianto Lallo.

Sedangkan mantan bupati yang gabung di NasDem adalah mantan Bupati Luwu Basmin Mattayang yang menjabat sebagai Ketua DPD NasDem Luwu, dan mantan Bupati Jeneponto Baharuddin Baso Tika yang bergabung dan memimpin DPD NasDem Jeneponto.

Selain dari kalangan birokrat, Luthfi juga sukses menggaet sejumlah pengusaha ternama di Sulsel untuk duduk dalam kepengurusan. Seperti Ketua HIPMI Makassar Andi Imran Mappasonda yang diplot pada posisi Bendahara DPW Partai NasDem Sulsel.

Kemudian, ada pula pengusaha yang kemudian dipercayakan duduk sebagai Wakil Bendahara NasDem Sulsel, yakni Muh Sadar dan Ruslan Basri.

Selain itu, bergabung pula dalam struktur kepengurusan DPW NasDem Sulsel pengacara senior Makassar Hasman Usman yang juga menjabat ketua Assosiasi Advokat Indonesia (AAI) Sulsel. Hasman Usman duduk sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum DPW Partai NasDem Sulsel.(rilis)

Bupati Indah Merambah Jagat Medsos

MASAMBA – Bertambah lagi politisi yang mencemplungkan diri ke dunia maya lewat social media. Indah Putri Indriani, bupati perempuan cantik pertama di Sulsel kini menambah daftar panjang public figure yang mulai merambah belantara twitter dan instagram lewat akun pribadi bertajuk @Indahputri_idp.

Lewat social media, Indah mengaku ingin membaktikan diri meski hanya lewat jemari dan jempol untuk menampung aspirasi langsung masyarakat Luwu Utara. Iccank, Pemimpin Redaksi Deteksi News lewat akun @iccank_Asli mencoba stalking dengan sang bupati dengan memfollow akun pribadi Indah dan mencuit pertanyaan, “benarkah ini akun resmi Ibu Bupati Luwu Utara?”

Tidak berapa lama, muncul balasan dari perempuan kelahiran Jayapura Papua ini dengan balasan singkat. “ iyya, salamakki ta pada Salama”

Cuit pertama Indah tercatat tertanggal 10 Maret 2016 dengan tulisan,” Menjaga semangat dan ketulusan !”

Kemudian keesokan harinya pada tanggal 11 Maret 2016 Indah kembali berkicau.

“Aku ingin ide dan pikiran ada disini ( luwu utara ), cukup jempol dan jemari menjadi penghubung”

Sementara di Instagram Indah lebih banyak memuat foto-foto kegiatan dia selama ini baik saat pelantikan, saat berselfie dengan karyawan Alfa Midi maupun saat melakukan donor darah dan seabreg kegiatan lainnya. Jumlah foto yang ia upload baru mencapai 20 foto.

Di Twitter, meski terhitung akun baru, namun jumlah pengikut atau follower Indah sudah melebihi 74.728 followers. Bupati Luwu Utara ini mengikuti jejak politisi sebelumnya seperti Akhmad Syarifuddin Wakil Walikota Palopo, Gubernur Syahrul Yasin Limpo dan Presiden Jokowi serta Wapres Jusuf Kalla dengan mengaktualisasikan diri lewat teknologi yang tanpa kenal jarak, langsung apple to apple antara rakyat dan pemimpinnya. Sebuah langkah yang patut ditiru dan layak diacungi jempol.(Iccank)

Relawan ini Turun ke Jalan Bantu Korban Bencana Longsor

RANTEPAO - Komunitas Pecinta Alam Sangtorayan (PAS) menggelar  pengumpulan dana untuk korban yang tertimpa bencana longsor beberapa pekan lalu yang menimpa dua Kecamatan yakni Bangkelekila' Lembang Batulimbong dan Sa'dan Lembang Likulambe' pada 2 Maret 2016 lalu.

Setelah ditemui oleh pihak media, salah seorang  anggota PAS disela-sela kesibukannya mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut adalah bagaimana kepedulian dan cinta sesama untuk membantu sanak saudara kita yang tertimpa bencana longsor  ujar Jekri

Aksi tersebut dilakukan dengan kerendahan  hati dan tulus ikhlas demi membantu warga yang tertimpa musibah. Jekri dan kawan-kawan mempunyai inisiatif sendiri untuk melakukan penggalangan dana di Kandian Dulang dengan bermodalkan karton mie instan dan kerjasama para rekannya, jelas Jekri.

Kegiatan penggalangan dana ini dilakukan di Pusat Kota Rantepao (11/03/2016) dipimpin langsung oleh Aldi Toding Allo (Ketua) dan Theofilus Toyang selaku Koordinator kegiatan.(BB/Ist)

Java Jazz Apresiasi Budaya Toraja, Syahrul Anwar Temui Dewi Gontha

JAKARTA - Terus berupaya dalam mendorong budaya dan wisata dalam setiap momen perlu dilakukan sebagai wujud komitmen untuk lebih mengembangkan potensi daerah yang ada di Sulawesi Selatan khususnya budaya Toraja.

Berkaitan hal itu, Syahrul Anwar Pays, SE yang juga Kepala Bank Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, menemui Dewi Gontha Ketua Panitia Java Jazz Festival, baru-baru ini Minggu (7/3/2016) di lokasi Java Jazz Festival 2016, JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat. Dewi ditemui sebagai wujud terimakasih dan apresiasi yang tinggi atas tema Java Jazz tahun ini yang bernuansa etnik Toraja.

Syahrul Anwar yang juga pemerhati budaya-wisata di Sulsel ini menyerahkan cinderamata kepada putri Duta Besar Polandia , Peter F.Gontha.

Cinderamata yang diberikan putra daerah Sulsel itu berupa miniatur Tongkonan (rumah adat Toraja), kopi Arabika Toraja kelas satu (dalam kemasan bamboo) dan Buku Budaya Wisata Toraja “Cerita Tentang Toraja” yang kesemuanya dikemas dalam sebuah kantung yang didisain khusus bermotif budaya Toraja, Pa’Tedong.  

Cinderamata yang dibawa Syahrul jauh hari sebelumnya tersebut adalah hasil produksi masyarakat Toraja, yang dipesan khusus dari UD. Manalagi sebuah UKM lokal yang beralamat di  Jalan Poros Makale-Makassar, Toraja Utara.

Persiapan cinderamata itu langsung ditangani sendiri Syahrul, yang memang sudah bertekad untuk menyerahkan cinderamata sebagai ucapan syukur kepada panitia terkait tema JJF tahun ini yakni “Eksplore Indonesia Desain Toraja”

“Cinderamata ini kami berikan, bentuk ucapan terimakasih karena mengangkat Toraja untuk Indonesia di mata dunia,” ucap Syahrul sembari menyerahkan bingkisan tersebut.

Dewi Gontha yang menerima bingkisan memberi apresiasi dan memuji kekhasan adat Toraja. “Terimakasih atas cinderamata ini,” tutur Dewi usai menerima bingkisan yang memang khusus diberikan kepada pengusaha industri musik itu.

Ikut menyaksikan penyerahan cinderamata tersebut beberapa pengurus Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia diantaranya David Pajung (Sekjen PMTI), Nelli A. Dase (Pengurus PMTI-Mantan staf Kemenpar di jaman menteri Joop Ave). Ikut hadir menyaksikan penyerahan cinderamata ini Margariche Pannanangan (Pengurus PMTI juga Staf Kementerian Pariwisata RI) dan Jaffray Kaunang M Mustafa (Ketua Lingkar Pena Pariwisata Toraja/LPP-Toraja).(Wid/Ist)

Indah: ASN Jangan Bergaya Kodok!

MASAMBA — Aparat Sipil Negara (ASN) dituntut untuk profesional dan jika ingin sukses dalam meniti karir harus mengetahui apa yang disenangi serta yang tak disukai pimpinan dalam bekerja. Khusus di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara (Lutra) yang belum lama ini melaksanakan Pilkada dan telah memiliki pemimpin baru maka setiap ASN perlu mengetahui hal apa yang tidak disenangi Bupati terpilih.

Dalam Diklat Prajabatan Gol I, II dan III Honorer Kategori K1 dan K2 Angkatan I dan II di lingkup Pemkab Lutra, yang diikuti 194 orang dan dilaksanakan di Hotel Remaja Masamba, sejak tanggal 7 hingga 14 Maret 2016 ini, Bupati Lutra, Indah Putri Indriani tampil membawakan materi tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Ia menjelaskan tentang gaya komunikasi staff-nya yang beberapa diantaranya menurut dia kurang elok dan tidak mencerminkan ASN yang profesional.

“Saya tidak senang dengan ASN yang seperti kodok, sikut sana sikut sini, lapor sana lapor sini, mungkin dia mengira kalau menjelekkan rekan sendiri itu bagus dan dapat pujian. Sudahlah jangan tiru ASN model demikian, kerja yang baik saja,” tutur Indah Putri Indriani di Aula Meeting Room Hotel Remaja, Jumat 11/03/2016.(Iccank)

Syahrul Anwar Temui Tokoh Toraja di Jakarta

JAKARTA - Pemerhati budaya wisata Toraja Syahrul Anwar bersilahturahmi dengan sejumlah tokoh Toraja di Jakarta, Minggu (5/3/2016).

Syahrul Anwar yang juga Kepala Bank Pembangunan daerah Sulselbar Cabang Rantepao, Kabupaten Toraja Utara ini ingin masyarakat khususnya para tokoh Toraja untuk terus bersama-sama mendorong kepedulian terhadap daerah Toraja yang berbasis budaya.

Seperti terekam gambar kamera, keinginan tersebut dilakukan dengan mengajak para tokoh Toraja bertemu dalam sebuah bincang-bincang di Rumah Makan Handayani di bilangan Matraman, Jakarta Timur.

Para perantau Toraja yang berkiprah di ibu kota tersebut datang dari berbagai profesi, beraktivitas di pemerintahan hingga swasta.

Sejumlah tokoh yang tercatat hadir bincang bincang bertajuk “Mendorong Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Toraja Terhadap Potensi Daerah Yang Berbasis Budaya-Wisata Demi Kemajuan Perekonomian Masyarakat Toraja,” diantaranya Lily Amelia Salurapa, Direktorat Pengembangan Seni dan Pertunjukan Kementerian Pariwisata.(Ist)

Gegara Pajak 10% Popularitas Judas Amir Turun?

PALOPO - Alamak, gegara memajaki warung makan 10% popularitas Judas Amir dikabarkan turun. Deteksi Riset and Communication merekam sedikitnya ada 628 pembicaraan di jejaring sosial yang membahas tingkah polah Walikota Palopo Judas Amir dengan prosentase 65,75% sentimen kearah negatif dan selebihnya positif.

Sampel data dibuka per tanggal 15 Januari 2016 lalu yang mana kebanyakan mereka yang berkicau di jejaring Facebook berusia rata-rata antara 16 s/d 55 tahun. Netizen membicarakan kontroversi pajak 10% bagi usaha warung makan dan restoran yang tanpa ampun diterapkan untuk semua golongan usaha tanpa mengenal kasta. Jenis usaha kecil, menengah maupun kelas atas semua rata wajib membayar pajak makanan 10% jika tidak, mereka diancam akan dipidanakan atau dipersulit perpanjangan ijinnya.

"Aturan pajak 10 persen bagi rumah makan dan restoran ini sangat jelas, yakni Perda Nomor 2/2011. Perda ini tindaklanjut dari UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah," kata Judas seperti dikutip dari salah satu media online.
 

Netizen sontak bereaksi keras. Beragamnya komentar bisa dilihat dari berbagai postingan yang ada dengan mengutip atau meng-attach- link dari sumber media online. Kutipan pernyataan netizen mulai dari yang soft atau lembut hingga keras membuat popularitas walikota yang konon dalam Pilkada Palopo nanti akan berduet dengan Kadis Koperindag langsung terjun bebas. Peringkat Judas Amir yang berada di peringkat 2 langsung meluncur ke peringkat 4 atau turun dua level. Pemuncak Top Survey versi Deteksi Riset and Communication yang sampel datanya diambil per 1 Januari 2016 hingga 02 Maret 2016 masih dipegang oleh Akhmad Syarifuddin Daud dan Haidir Basir, masing-masing dengan kicauan positif 45,28% dan 35,74% dengan margin of error sekitar 5%.(Fahrun)

SiaranPers: Aliansi Seko Menggugat Tolak Investasi Ekstraktif di Pegunungan Seko Luwu Utara

MAKASSAR - Bertempat di Mr. Coffee, Aliansi Seko Menggugat (ASM) menggelar jumpa pers dihadiri beberapa wartawan media cetak maupun elektronik Kamis siang (03/03/2016) kemarin.

Aliansi ini terdiri dari WALHI Sulsel, AMAN Sulsel, LBH Makassar, PBHI Sulsel, Jurnal Celebes, KONTRAS Sulawesi, Perkumpulan WALLACEA, AMAN Tana Luwu, dan YBS Palopo.

Dalam rilis yang diterima redaksi Deteksi News, ada empat poin yang menjadi tuntutan ASM. Salah satunya adalah meminta Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk segera mencabut izin pengelolaan tambang di wilayah Seko Luwu Utara.

Bata Manurung, Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Luwu menjelaskan AMAN beserta mitra koalisinya menggugat pemerintah atas investasi ekstraktif di Seko yang bisa mengancam ekosistem, pencemaran sungai-sungai yang berhulu di Pegunungan Seko serta adanya upaya mencaplok tanah atau hak ulayat masyarakat disana.

Untuk itu, pihaknya dengan tegas menyatakan sikap menolak segala bentuk investasi yang bisa merugikan masyarakat setempat, baik dari segi kelestarian lingkungan, hak ulayat serta dampak lain seperti budaya dan kearifan lokal yang tergerus akibat intimidasi aparat dan pemerintah daerah yang tidak memberi penjelasan secara transparan akan dampak negatif usaha tambang dari eksploarasi di Pegunungan Seko.

Berikut, kutipan lengkap siaran pers Aliansi Seko Menggugat.

PRESS RELEASE

Wilayah Seko dikenal cukup kaya akan kekayaan sumber daya energi dan mineral, terutama biji besi dan emas. Potensi ini juga menjadikan Seko sebagai daerah incaran perusahaan pertambangan (besar atau kecil) yang dapat menyebabkan perubahan bentang alam dan kerusakan ekosistem di Dataran Tinggi Tokalekaju ini. Dampak lain, mengancam hajat hidup masyarakat di sekitarnya.

Seko merupakan sebuah wilayah yang didiami oleh Masyarakat Adat Seko yang secara administratif berada dalam wilayah Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, dengan luas ± 2.109,19 Km2 (± 210,919 ha), dengan 12 desa berstatus definitif. Penduduknya berjumlah 12.405 orang, terdiri dari 6.269 laki-laki dan 6.244 perempuan. Topografi nya yang sebagian besar berbukit-bukit dengan ketinggian antara 1.113 mdpl sampai dengan 1.485 mdpl.

Adanya kebijakan penyederhanaan dan kemudahan perizinan melalui Pelayanan Terpadu Perizinan Satu Pintu (PTSP) berdampak pada cepatnya proses pemberian izin kepada perusahaan pertambangan yang ingin beroperasi. Selain itu, dengan alasan pemasukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin memperkuat alasan bagi Pemerintah Daerah untuk mempercepat memproses pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perusahaan pertambangan yang ingin berinvestasi.

Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Luwu Utara masih terus memaksakan agar perusahaan-perusahaan tambang emas dan biji besi yang sudah memiliki izin eksplorasi bisa beroperasi dengan mendapatkan izin eksploitasi, mengabaikan penolakan tegas dari masyarakat selama ini.

Berdasarkan data yang ada, saat ini terdapat 10 perusahaan tambang yang mendapat izin eksplorasi dari Bupati Lutra sejak tahun 2011, dimana 6 diantaranya berlokasi di Kecamatan Seko seluas 121.390,22 hektar (Peta HGU – Hasil Digitasi Peta WIUP) atau berdasarkan data Peta WIUP mencapai 90,937 hektar.

Persoalannya, masyarakat secara umum tidak pernah mendapatkan informasi yang detail dan transparan akan dampak yang akan ditimbulkan jika perusahaan tambang tersebut beroperasi. Bahkan sebelum memperoleh izin eksplorasi, masyarakat sampai saat ini belum pernah mendapatkan pemberitahuan atau dimintai persetujuannya terkait izin eksplorasi tersebut. Warga baru mengetahuinya setelah pihak perusahaan memasang papan pengumuman penyusunan AMDAL.

Beroperasinya perusahaan tambang di Wilayah Seko juga akan menjadi ancaman bagi ekosistem di Dataran Tinggi Tokalekaju dan bencana ekologis bukan hanya di Kabupaten Luwu Utara, akan tetapi juga di tiga provinsi lainnya, yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara, akibat terjadinya perubahan bentangan alam dan pencemaran sungai-sungai yang berhulu di wilayah Seko. Padahal, air dari sungai Seko ini mengalir ke daerah lain dan menjadi sumber air bagi masyarakat untuk keperluan makan, minum, mencuci dan mandi.

Tidak hanya tambang, di wilayah Seko juga saat ini terdapat izin HGU Perkebunan (PT. Seko Fajar) dan rencana pembangunan PLTA yang akan dibangun oleh PT. Seko Power Prima dan PT. Seko Power Prada.

Penguasaan wilayah yang masuk konsesi/HGU perusahaan tambang dan rencana pembangunan PLTA tersebut secara otomatis akan menghilangkan hak atas wilayah kelola Masyarakat Adat Seko yang notabene sudah mendapat pengakuan dari Pemkab Luwu Utara melalui SK Bupati.

Dampak yang akan dirasakan masyarakat Seko selain secara sosial ekonomi juga secara budaya. Sumber penghasilan masyarakat yang selama ini berasal dari hutan, sawah, kebun, pengembalaan, dan hasil tangkapan dari sungai-sungai terancam dengan adanya limbah. Secara budaya, akan terjadi perubahan tatanan sosial dalam masyarakat dari masyarakat yang mengutamakan kebersamaan dan kegotong-royongan menjadi individualis dan materialistik. Lebih jauh ditakutkan bisa terjadi konflik sosial antar masyarakat karena adanya pro-kontra terhadap keberadaan beragam investasi tersebut. Hal ini akan berdampak pada pudarnya kearifan adat dan budaya Masyarakat Adat Seko.

Hal lain, bendungan PLTA di Amballong akan menghilangkan sawah produktif masyarakat di Sae seluas 25 Ha, sehingga dikhawatirkan bisa berdampak pada terjadinya krisis pangan di daerah tersebut.

Dengan berbagai kondisi tersebut, kami dari Aliansi Seko Menggugat (ASM), terdiri dari sejumlah NGO di Makassar dan Luwu, antara lain Perkumpulan Wallacea, WALHI Sulsel, LBH Makassar, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Luwu, AMAN Sulawesi Selatan, Kontras Sulawesi, Jurnal Celebes, YBS Palopo dan PBHI Sulsel, menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Meminta Pemerintah Daerah Luwu Utara untuk segera mencabut izin pengelolaan tambang di wilayah Seko karena menjadi ancaman bagi ekosistem di Dataran Tinggi Tokalekaju dan bencana ekologis bukan hanya di Kabupaten Luwu Utara akan tetapi juga di tiga provinsi lainnya, yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

2. Meminta Pemerintah Daerah Luwu Utara untuk memerintahkan penghentian segala aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan PLTA yang dikerjakan oleh PT. Seko Power Prima dan PT. Seko Power Prada.

3. Dalam setiap rencana pembangunan di wilayah yang di dalamnya berdomisili masyarakat adat, pemerintah tidak boleh menbagaikan prinsip FPIC (Free and Prior Informed Concent) sebagai salah satu instrument dalam hukum internasional untuk melindungi hak-hak orang atau komunitas yang potensial terkena dampak pengaruh suatu proyek pembangunan.

4. Menghentikan segala bentuk intimidasi kepada warga masyarakat adat Seko Padang, baik itu dilakukan oleh pihak pemerintah, perusahaan ataupun aparat kepolisian.

Terima kasih!

Berkeliaran, Anak Punk Ditangkapi di Toraja Utara

RANTEPAO - Komunitas / Organisasi Punk asal Kendari, Polmas, Kolaka, dan Toraja yang berkeliaran berhasil diringkus oleh Satpol PP Toraja Utara saat melakukan patroli di sekitar Lapangan Bakti Rantepao Kamis, 03/03/2016.

Berdasarkan salah satu anggota Satpol-PP sebut saja Simson mengatakan bahwa saat melakukan operasi dan penertiban di pesisir Kota Rantepao tak sengaja melihat sejumlah anak berusia 12-17 tahun berpenampilan layaknya anak punk langsung diambil. Diduga mereka adalah kelompok anak jalanan yang tergabung dalam komunitas Punk Street Sulawesi.

“Meski kelompok ini tidak melakukan perlawanan, tidak membuat kericuhan atau tindak kurang menyenangkan lainnya, namun jangan sampai ada masyarakat merasa terganggu atas kedatangannya dan melakukan hal yang tak diinginkan, “ ucap Simson

Hal demikian sudah dikoordinasikan kepada Kepala Satpol (Kasat) Aris Pakilaran terkait tindak lanjut yang akan diberikan kepada Anjal ini sebab beliau lagi tugas luar di Kota Palu.

Kelompok Punk ini terdiri 7 anggota, 1 wanita dan 6 Pria.(BB / Editor : Iccank)

Nyamanna Tawwa, Setelah Kolombia Kopi Toraja Urutan Kedua

Kopi Toraja yang familiar dan dibudidayakan di Provinsi Sulsel tentu merasa bangga sebagai masyarakat local. Pasalnya, Kopi  Robusta dan Arabika Toraja masuk dalam 10 besar kopi terbaik dunia versi On The Spot, dan menempati posisi kedua setelah Kolombia yang berada di posisi pertama.

Hal ini diungkap Yusuf Gelong, Kadis Kehutanan & Perekebunan (Dishutbun) Torut diruang kerjanya (01/03/2016). Ia menuturkan dari segi aroma dan cita rasa kopi kita urutan kedua terbaik dunia diluar dari tata cara kelola (produksi) kita masih lemah karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

Di Sulsel sendiri, khususnya Toraja Utara mampu menghasilkan rata-rata produksi kopi hingga 4.468,83 ton per bulan dari jumlah petani kopi  Se -Toraja Utara tani  21.545, kata Yusuf.

Menurut Yusuf Gelong kondisi geografis dan iklim turut mempengaruhi kembangbiak kopi seperti untuk Robusta sendiri ditanam pada ketinggian k.l 900 meter dari permukaan laut sedangkan Arabika ditanam pada ketinggian diatas 900 meter semakin dingin kondisi iklim tanam kopi maka semakin baik pula kopi yang dihasilkan karena kandungan glester yang menempel pada kopi tersebut, jelas Kadishutbun Torut ini.

Di Toraja Utara sendiri ada dua pabrik kopi yang tergolong besar yakni Pabrik milik PT Sulotco Jaya Abadi dan PT Toarco Jaya.

Dari segi nilai jual tentu kopi Arabika lebih diatas dibanding robusta sebab kandungan asam, aroma, rasa yang lebih menggugah selera sehingga kopi arabika lebih banyak diminati kalangan elite dibanding kopi robusta yang memiliki rasa sama, namun segi aroma dan cita rasa arabika lebih baik.

Kisaran harga  pun beranekaragam, untuk kopi Arabika dibandol sebesar Rp.150.000/kg dan kopi robusta Rp. 65.000/kg namun kisaran harga dapat berubah tergantung dari distributornya dan biaya produksinya.(Basry Budi / Editor : Iccank)

Relawan PMR Kota Palopo Demo Tuntut RUU Kepalangmerahan Disahkan DPR

PALOPO - Puluhan anggota Palang Merah Remaja (PMR) Kota Palopo memperingati Hari Palang Merah Remaja yang diperingati setiap tanggal 1 Maret  dengan melakukan aksi unjuk rasa hari Selasa kemarin (1/03/2016) di gedung DPRD Kota Palopo. Dalam aksinya kelompok PMR yang terdiri dari gabungan beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan SMP di Kota Palopo menuntut agar DPR segera mengesahkan RUU Kepalangmerahan.

RUU Kepalangmerahan memang masuk dalam Prolegnas 2015 tahun kemarin, namun hingga kini nampaknya belum menjadi prioritas bagi DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkannya. Berbeda dengan UU Keperawatan dan lain-lain yang sudah disahkan DPR RI. Koordinator Lapangan Aswin Dheny yang ditemui saat berorasi mengatakan ini untuk pertamakalinya mereka turun ke jalan menyuarakan aspirasi di gedung DPRD Palopo. Mahasiswa Fakultas Hukum Unanda ini meneriakkan yel-yel agar semua pihak memberikan dukungan moril pada aksi ini. “UU Kepalangmerahan sangat mendesak untuk segera disahkan, jika terjadi bencana maka Palang Merah berdiri paling depan membantu musibah yang kita alami, namun entah mengapa hal ini luput dari perhatian wakil rakyat kita di DPR,” teriaknya.

Selain Aswin, hadir juga memberi orasi dan membakar semangat para pelajar Kepala Markas PMI Kota Palopo A. Aswadi. Para pengunjukrasa diterima Komisi I DPRD Kota Palopo oleh Ketuanya Harizal A. Latief serta beberapa anggota Komisi I DPRD Palopo. Komisi I memberi apresiasi atas perjuangan kawan-kawan PMR serta PMI Kota Palopo dalam memperjuangkan RUU ini agar segera disahkan. Mereka berjanji akan memperjuangkan tuntutan ini melalui koridor yang ada.(Widy)

16 Desa di Luwu Utara Diterjang Banjir

MASAMBA – Tingginya curah hujan yang mengguyur Luwu Utara sejak Sabtu malam (27/02) membuat ratusan rumah di lima kecamatan terendam banjir. Lima kecamatan yang diterjang banjir tersebut adalah Kecamatan Baebunta, Malangke, Malangke Barat, Mappedeceng dan Sukamaju. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Malangke dengan ketinggian air mencapai satu meter lebih.

Banjir diakibatkan meluapnya Sungai Baliase dan Sungai Rongkong, sehingga sejumlah desa di lima kecamatan tersebut terisolir, akses jalan terendam banjir yang cukup tinggi. Tinggi air bervariasi antara 70 cm hingga mencapai 2 meter.

Ruas jalan, pemukiman dan areal kebun warga yang diterjang banjir membuat pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama TNI dan Polri melakukan assessment  (pendataan) guna memberi bantuan kepada warga yang terkepung banjir.

Malik, salah seorang warga desa Tingkara Kecamatan Malangke mengatakan banjir yang terjadi kali ini terbilang cukup parah, namun demikian ia dan keluarganya sudah terbiasa dengan kondisi tahunan yang menghampiri desa ini serta desa-desa yang ada disekitarnya. Menjadi langganan banjir sudah menjadi rutinitas ia dan warga di desa ini.

Dalam banjir kali ini, paling kurang 16 desa yang diterjang dari 5 kecamatan yakni Kecamatan Baebunta (4), Kecamatan Malangke Barat (3) Kecamatan Malangke (3), Kecamatan Mappedeceng (5) dan Kecamatan Sukamaju (1).

Syahrul, Korlap Reaksi Cepat BPBD Lutra menyebut ke 16 desa yang diterjang banjir kali ini adalah Desa Beringin Jaya, Lembang Lembang, Mario, Polewali, Girikusuma, Pettalandung, Tingkara, Limbong Wara, Wara, Cenning, Cendana Putih Dua, Kapidi, Ujung Mattajang, Mangelle, Tarra Tallu dan Ladongi.(Marwan)