Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Nasional. Tampilkan semua postingan

Kapolres ini Menyamar Jadi Perempuan Miskin Gara-gara Gula Illegal

Kasus penyelundupan gula ilegal dari Sabang ke daratan Banda Aceh sampai saat ini masih sering terjadi. Banyak di antara para penyelundup tersebut justru hanya warga biasa. Mereka dimanfaatkan para juragan gula untuk dijadikan alat pengangkut gula-gula tersebut. Mereka dibayar untuk membawa satu hingga beberapa karung gula ilegal.

Aksi inilah yang kemudian diendus oleh Kapolres Sabang AKBP Nurmeiningsih SH. Ia kemudian menyamar menjadi perempuan miskin pembawa gula dan melihat langsung bagaimana proses penyelundupan itu dilakukan para pemilik gula Sabang.
Lihat saja aksi Kapolres Sabang tersebut dalam video yang kami kutip dari akun Facebook  Rizal Muhammad, Sabtu (16/01), berikut ini :


courtesy : facebook/brilio.net



Ketika Pelawak Diundang Presiden Jokowi, Asli Bikin Ngakak

Belasan Pelawak Diundang Pres. Jokowi ke Istana. (foto : detik.com)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengundang para pelawak datang ke Istana Negara, Jakarta Pusat. Jokowi menjamu mereka untuk makan malam bersama.

Ada sekitar belasan pelawak yang diundang Jokowi. Di antaranya, Butet Kertarajasa, Djaduk Ferianto, Slamet Rahardjo, Eddy Soepono alias Parto Patrio, Andre Taulany, Entis Sutisna alias Sule, Tri Retno Prayudati alias Nunung, Lies Hartono alias Cak Lontong.

Ada juga Toto Muryadi alias Tarzan, Sujarwo alias Jarwo Kwat, Veronica Felicia Kumala alias Cici Panda, Atik Riwayati alias Mpok Atik, Indra Bekti, Rinko Safinka alias Rico Ceper, Dorce Gamalama, Aziz Gagap dan Insan Nur Akbar.Semua pelawak ini tampak mengenakan pakaian batik.

Para pelawak ini seperti dilansir detik.com sudah tiba di Gedung Istana Negara, Jakarta Pusat, sejak pukul 17.00 WIB, Rabu (16/12/2015). Mereka berkumpul di ruang belakang yang biasa dijadikan tempat makan.

Mereka semua berkumpul semeja dengan Presiden Jokowi. Jokowi didampingi oleh Kepala Staf Presiden Teten Masduki dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh canda. Masing-masing pelawak memberikan testimoni soal kehadiran mereka ke Istana Negara.

"Ini suatu kehomnatan sekali diundang Pak Presiden. Terakhir ketemu di Solo. Saya bermimpi ingin ketemu lagi sama Pak Jokowi, mimpi saya terkabul sekarang. Bahkan saya yang diundang, tadinya saya yang mau ngundang," kata Sule yang disambut tawa Jokowi.

"Kita mewakili rakyat, supaya masyarakat tertawa, terutama menyaksikan berita-berita yang berkembang terkahir ini," tambah Sule.

Hampir semua pelawak ini merasa terkejut diundang oleh Jokowi ke Istana Negara.

"Saya dapat undangan ini kaget. Karena pada saat satu tahun kinerja Pak Jokowi, saya sempat diwawancarai, saya bilang saya kecewa. Kecewa kenapa? Karena saya belum diundang ke istana. Tapi ternyata saya diundang juga. Terima kasih Pak," kata Tarzan.

"Pak Jokowi, terima kasih sudah undang. Ini suatu kehormatan. Saya kaget, saya pikir enggak mungkin saya diundang.Saya pikir saya diundang untuk jadi wakil bapak, atau untuk maju di Pilkada Tangsel," kata Andre yang disambut tawa hadirin.

Setelah mendengarkan testimoni para pelawak itu, Jokowi sempat menghentikan sementara waktu untuk santap malam bersama. "Ketawanya nanti disambung sambil makan saja," kata Jokowi.

Hingga pukul 18.30 WIB, pertemuan masih berlangung.(Detik/Net) 


Nonton video lucunya disini

Andi Arief: Kata Polisi, Operasi Subuh Tangkap Ongen Perintah Jokowi

JAKARTA - Pengguna twitter, Yulian Paonganan atau Ongen (@ypaonganan), dikabarkan telah ditangkap kepolisian. Rumor ini telah jadi bahan pembicaraan para netizen yang mengenalnya di dunia maya.

Kabar ini diketahui pertama kali dari akun twitter mantan staf khusus presiden, Andi Arief (@AndiArief_AA).

Seperti dikutip dari situs RMOL,  Andi, yang juga Ketua DPP Partai Demokrat, mengabarkan penangkapan Ongen lewat akunnya sekitar 2 jam lalu. 

"Subuh buta, Mabes Polri gerudug rumah @ypaonganan , susah ini polisi sudah jadi "alat" pemukul," kicau Andi Arief. 

"Kata polisi, operasi subuh buta menangkap @ypaonganan atas perintah langsung Jokowi," lanjutnya.

Sepengetahuan Andi Arief, saat ini Ongen sedang diperiksa kepolisian di kantor Bareskrim Polri lantai 5, bidang Cyber Crime. 

Kabar beredar menyebut, penangkapan Ongen karena twitt-nya menghina Kepala Negara Republik Indonesia.

Melalui akun twitternya @ypaonganan, Ongen menyebarkan foto Jokowi dan Nikita Mirzani yang berpakaian minim.

Beberapa waktu lalu, sebuah petisi online digagas pihak tertentu yang isinya tuntutan kepada kepolisian agar menangkap Direktur Indonesia Maritime Institute itu. Sejak dua hari lalu, petisi ini sudah didukung 500-an orang.(RMOL/Net)

Pembenci Jokowi di Twitter Diciduk Karena Pornografi dan UU ITE

JAKARTA - Markas Besar Polri melalui Ka Biro Penerangan Mabes Polri Brigjen Agus Rianto membenarkan bahwa Subdir Cyber Crime Bareskrim Polri melakukan peringkusan terhadap pengguna twitter, Yulian Paonganan (YP) alias Ongen dengan nama akun twitter @ypaonganan, tadi pagi sekitar pukul 06.00 WIB di kediamannya di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan.

"Tadi pagi (Jumat 17/12) sekitar pukul 06.00 WIB di daerah Pejaten, Jaksel, Polri mengamankan seorang lelaki, inisial YP, 45 tahun. Yang bersangkutan ditangkap di kediamannya," terang Agus.

Seperti dilaporkan situs RMOL, Ongen diringkus karena dugaan tindak pidana menyebarkan pornografi berupa tulisan yang secara eksplisit memuat persenggamaan dan alat kelamin.

"Ini bunyi UU pasal 4 ayat 1 huruf a dan e UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi," jelas dia.

Dia juga mendistribusikan hasil informasi elektronik yang memuat kesusilaan sesuai pasal 27 ayat 1 UU 11/2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

"Ancaman hukuman minimal 6 bulan maksimal 12 tahun denda Rp 250-600 miliar. Sedangkan terkait UU ITE, ancaman maksimalnya 6 tahun dan maksimal dendanya Rp 1 miliar," ucapnya.

Ongen dikenal sebagai pakar maritim dan menjabat Direktur Indonesia Maritim Institute. Dia.(RMOL/Net)


PDIP, Partai Terbanyak yang Menangi Pilkada Serentak 2015

Jakarta - Pemilihan kepala daerah (pilkada) di 269 daerah telah dilakukan pada 9 Desember 2015 lalu. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR), dari 208 daerah pilkada, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi partai politik dengan daerah kemenangan terbanyak, yaitu 105 daerah. 

Gerindra menyusul dengan 87 daerah, NasDem 85 daerah, dan PAN 80 daerah. Lalu PKS dengan 75 daerah, Demokrat 68 daerah, dan PKB 65 daerah. Selanjutnya adalah Hanura dengan 63 daerah, Golkar 49 daerah, PBB 32 daerah, PKPI 31 daerah, serta PPP 28 daerah.

Namun jumlah kemenangan yang diraih oleh masing-masing parpol tersebut tak selalu beriringan dengan jumlah pasangan calon yang diajukan. Total terdapat 630 pasangan calon dalam pilkada yang digelar beberapa waktu lalu. 

Seperti dikutip dari Tempo online, PDIP memimpin dengan total dukungan sebesar 244 pasangan. Kemudian diikuti Gerindra dengan 211 pasangan, Demokrat 205 pasangan, NasDem 199 pasangan, dan PAN 195 pasangan. Selanjutnya Hanura 187 pasangan, PKB 174 pasangan, PKS 162 pasangan, Golkar 116 pasangan, PKPI 90 pasangan, PBB 78 pasangan, dan PPP 70 pasangan.

Koordinator Nasional JPPR Masykurudin Hafidz mengatakan, kajian tersebut dilakukan untuk melakukan pemetaan terhadap potensi kemenangan pasangan calon berdasarkan dukungan dan koalisi partai politik. Adapun sumber data yang digunakan dalam kajian tersebut merupakan hasil olahan dari rekapitulasi formulir C1 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).(Rahmat)

Mengagumkan, 30 Perempuan Terpilih di Pilkada Serentak

NASIONAL - Sebanyak 264 daerah menggelar pilkada serentak pada Rabu (9/12) lalu. Meski hasil resmi belum ditetapkan KPU masing-masing wilayah, sejumlah lembaga survei telah mengumumkan hasil hitung cepat atau quick count.

Dari data quick count itu, tercatat ada 30 perempuan yang sukses terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dari data yang kami miliki sampai Kamis (10/12) dari rilis hasil quick count berbagai lembaga survei, sebagian besar calon perempuan yang menang adalah di tingkatan kabupaten dan walikota.

Anggota Komisi I DPR RI, Meutya Hafid sangat mengapresiasi 30 perempuan yang berhasil unggul dalam perhitungan sementara Pilkada serentak 9 Desember lalu. 

"Saya kira terpilihnya perempuan sebagai kepala daerah menunjukkan masyarakat Indonesia sudah dewasa dan tidak membedakan antara pemimpin perempuan dengan laki-laki," kata Anggota DPR dari Fraksi Golkar ini, Jumat (11/12).

Meski begitu, ia masih melihat secara keseluruhan jumlah perempuan yang diajukan sebagai calon kepala daerah masih sedikit. "Hanya sebanyak 7,32 persen calon kepala daerah perempuan atau sebanyak 123 orang dari total 810 calon kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota," katanya.

Berikut ini daftarnya:

1. Airin Rachmi Diany (wali kota Tangsel)
2. Ratu Tatu Chasanah (bupati Serang)
3. Tri Rismaharini (wali kota Surabaya)
4. Sri Sumarni (bupati Grobogan)
5. Cellica Nurrachadiana (bupati Karawang)
6. Neni Moerniaeni (wali kota Bontang)
7. Rita Widyasari (bupati Kutai Kertanegara)
8. Chusnunia (bupati Lampung Timur)
9. Asmah Gani (bupati Nunukan)
10. Ilmiati Daud (wakil bupati Wakatobi)
11. Indah Putri Indriani (bupati Luwu Utara)
12. Anna Sophana (bupati Indramayu)
13. Kartika Hidayati (wakil bupati Lamongan)
14. Vonnie Anneke Panambuan (bupati Minahasa Utara)
15. Irna Narulita (bupati Pandeglang)
16. I Gusti Ayu Mas Sumantri (bupati Karangasem)
17. Indah Damayanti Putri (bupati Bima)
18. Faida (bupati Jember)
19. Haryanti (bupati Kediri)
20. Christine E Paruntu (bupati Minahasa Selatan)
21. Neti Herawati (wakil bupati Kepahiang)
22. Mirna Annisa (bupati Kendal)
23. Hairiah (wakil bupati Sambas)
24. Badingah (bupati Gunung Kidul)
25. Sri Muslimatin (wakil bupati Sleman)
26. Merya Nur (wakil bupati Kolaka)
27. Hevearita Gunaryanti (wakil wali kota Semarang)
28. Yulis Suti Sutri (wakil bupati Kuar)
29. Kusdinar Untung Yuni Sukowati (bupati Sragen)
30. Sophia Fatah (wakil bupati Batanghari)

Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan & Politik (ANSIPOL) Yuda Irlang Kusumaningsih mengaku gembira dengan banyaknya perempuan yang akan menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pilkada serentak tahun ini. Dia berharap jumlah ini akan bertambah karena hasil perhitungan yang ada masih berdasarkan hitung cepat.

"Karena jumlah calon perempuan dalam pilkada serentak kali ini tidak sampai 8 persen," ujarnya ketika dihubungi media ini.

Yuda berharap, dengan semakin banyaknya kepala daerah perempuan, isu-isu dan kebijakan yang lebih memperhatikan perempuan seperti kesehatan terkait reproduksi dan pendidikan akan lebih ditingkatkan lagi.

"Tidak banyak kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mudeng dengan isu kesetaraan gender," pungkasnya.

Sementara anggota DPR dari Fraksi PPP Okky Asokawaty berharap banyaknya perempuan yang terpilih dalam pilkada serentak membuat politik di Indonesia kian humanis dan tidak menampilkan wajah yang antagonistis.

"Terpilihnya puluhan calon kepala daerah dari kalangan perempuan memberi sinyal positif bagi politik perempuan di Indonesia. Satu sisi kualitas politisi perempuan terbukti dan teruji dapat setara dengan kaum laki-laki. Di sisi lain, komitmen partai politik dalam keberpihakan terhadap politisi perempuan semakin menunjukkan sinyal positif," ujarnya dalam siaran pers.

Dia berharap, keberadaan kepala daerah dari perempuan harus dijadikan momentum untuk membuat kebijakan daerah yang pro dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi kelompok perempuan dan anak-anak. Seperti persoalan kesehatan ibu dan anak serta lansia harus menjadi skala prioritas dalam pembangunan di daerah.

"Kepala daerah dari kalangan perempuan harus menjadi etalase bagi wajah politik perempuan di Indonesia. Daerah-daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dari perempuan harus menerapkan zona anti korupsi di daerahnya. Kepala daerah perempuan dapat menjadi srikandi pemberantasan korupsi dan pelaksanaan birokrasi yang melayani di setiap daerah," pungkasnya.(Idrus)

TV Nasional Bakal Siarkan Quick Count Pilkada Serentak 2015

JAKARTA - Sebanyak 8 provinsi, dan 170 Kabupaten, serta 26 Kota akan mengadakan perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015. Umumnya, salah satu informasi yang paling banyak dicari dalam pegelaran Pilkada dari tahun-tahun sebelumnya adalah hasil quick count Pilkada atau hasil perhitungan cepat Pilkada.

Bagi masyarakat Indonesia yang selalu ingin mengikuti perkembangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015, khususnya dalam rangka ingin mengetahui hasil quick count Pilkada serentak. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) akan menggelar perhitungan cepat atau quick count hasil Pilkada di sejumlah daerah di Indonesia.

Penghituangan hasil quick count Pilkada serentak untuk sejumlah daerah oleh LSI telah dikonfirmasi oleh pendiri LSI, Denny Januar Ali atau yang lebih dikenal Denny JA melalui akun Twitter resminya. Di akun Twitter Denny JA mengumumkan bahwa LSI akan bekerjsama dengan TV One menggelar quick count Pilkada Serentak 2015.

Selain itu akun Twitter Denny yang beralamat di @dennyJA_WORLD itu juga turut mengunggah video singkat yang berisi informasi quick count LSI di TV One. Dalam info itu, LSI mengumumkan bahwa quick count mulai akan dibuka pada pukul 13.00 WIB di hari pemungutan suara, tepatnya pada Rabu, 9 Desember 2015.

"Saksikan quick count pilkada langsung serentak di berbagai daerah wilayah Indonesia," demikian isi video tersebut.

Selain di TV One, beberapa televisi nasional seperti Metro TV, SCTV, Berita Satu, dan Kompas TV juga dikabarkan akan turut menggelar liputan hasil quick count pilkada serentak di seluruh Indonesia.


Sebagaimana diketahui, hasil quick count merupakan hasil perhitungan cepat yang menggunakan metode verifikasi hasil pemilihan umum yang dilakukan dengan menghitung persentase hasil pemilu di tempat pemungutan suara (TPS) yang dijadikan sampel.

Meski hasil quick count juga dianggap sebagai salah satu referensi yang dapat dipercaya. Namun hasil perhitungan hasil Pilkada hanya sah seseuai real count KPUD yang diumumkan oleh penyelenggara Pilkada.

Berikut adalah daftar 8 Provinsi dan 170 Kabupaten, serta 26 Kota yang akan mengikuti pegelaran Pilkada Serentak tahun 2015:

Provinsi Peserta Pilkada Serentak 2015
·         Hasil Quick Count Pilkada Provinsi Kalimantan Utara 2015
·         Hasil Quick Count Pilkada Provinsi Jambi 2015
·         Hasil Quick Count Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah 2015
·         Hasil Quick Count Pilkada Provinsi Kalimantan Selatan 2015
·         Hasil Quick Count Pilkada Provinsi Kepulauan Riau 2015
·         Hasil Quick Count Pilkada Provinsi Sulawesi Utara 2015
·         Hasil Quick Count Pilkada Provinsi Bengkulu 2015

Provinsi Sumatera Utara
1. Kota Medan
2. Kabupaten Serdang Bedagai
3. Kabupaten Tapanuli Selatan
4. Kabupaten Toba Samosir
5. Kota Binjai
6. Kabupaten Labuhan Batu
7. Kabupaten Asahan
8. Kota Sibolga
9. Kabupaten Pakpak Barat
10. Kabupaten Humbang Hasundutan
11. Kabupaten Samosir
12. Kota Pematang Siantar
13. Kabupaten Simalungun
14. Kabupaten Labuhanbatu Utara

Provinsi Sumatera Barat
15. Kabupaten Solok
16. Kabupaten Dharmasraya
17. Kota Bukit Tinggi
18. Kabupaten Solok Selatan
19. Kabupaten Pasaman Barat
20. KKabupaten Pasaman
21. Kota Solok
22. Kabupaten Pesisir Selatan
23. Kabupaten Sijunjung
24. Kabupaten Tanah Datar
25. Kabupaten Padang Pariaman
26. Kabupaten Agam
27. Kabupaten Lima Puluh Kota

Provinsi Riau

28. Kabupaten Kep. Meranti
29. Kabupaten Indragiri Hulu
30. Kabupaten Bengkalis
31. Kota Dumai

Provinsi Sumatera Selatan
32. Kabupaten Penungkal Arab Lematang Ilir
33. Kabupaten Musirawas Utara
34. Kabupaten Ogan Komering Hulu
35. Kabupaten Ogan Ilir
36. Kabupaten OKU Selatan
37. Kabupaten OKU Timur
38. Kabupaten Musi Rawas

Provinsi Bengkulu
39. Kabupaten Muko-muko
40. Kabupaten Seluma
41. Kabupaten Kepahiang
42. Kabupaten Lebong
43. Kabupaten Bengkulu Selatan
44. Kabupaten Rejang Lebong

Provinsi Lampung
45. Kabupaten Pesisir Barat
46. Kabupaten Lampung Selatan
47. Kota Metro
48. Kabupaten Way Kanan
49. Kabupaten Lampung Timur
50. Kabupaten Pesawaran
51. Kabupaten Bandar Lampung
52. Kabupaten Lampung Tengah

Provinsi Kepulaian Bangka Belitung

53. Kabupaten Bangka Selatan
54. Kabupaten Belitung Timur
55. Kabupaten Bangka Tengah
56. Kabupaten Bangka Barat

Provinsi Kepulauan Riau
57. Kabupaten Kepualaun Anambas
58. Kabupaten Bintan
59. Kabupaten Lingga

Provinsi Jawa Barat
60. Kabupaten Pangandaran
61. Kabupaten Sukabumi
62. Kabupaten Indramayu
63. Kabupaten Bandung
64. Kabupaten Karawang

Provinsi Jawa Tengah
65. Kota Semarang
66. Kabupaten Rembang
67. Kabupaten Kebumen
68. Kabupaten Purbalingga
69. Kabupaten Surakarta
70. Kabupaten Boyolali
71. Kota Pekalongan
72. Kabupaten Blora
73. Kabupaten Kendal
74. Kota Magelang
75. Kabupaten Sukoharjo
76. Kabupaten Semarang
77. Kabupaten Wonosobo
78. Kabupaten Purworejo
79. Kabupaten Wonogiri
80. Kabupaten Klaten

Provinsi DI Yogyakarta
81. Kabupaten Bantul
82. Kabupaten Gunung Kidul
83. Kabupaten Sleman

Provinsi Jawa Timur
84. Kabupaten Ngawi
85. Kota Blitar
86. Kabupaten Lamongan
87. Kabupaten Jember
88. Kabupaten Ponorogo
89. Kabupaten Kediri
90. Kabupaten Sitibondo
91. Kabupaten Gresik
92. Kota Surabaya
93. Kabupaten Trenggalek
94. Kota Pasuruan
95. Kabupaten Mjokerto
96. Kabupaten Sumenep
97. Kabupaten Banyuwangi
98. Kabupaten Malang
99. Kabupaten Sidoarjo

Provinsi Banten
100. Kota Cilegon
101. Kabupaten Serang

Provinsi Bali
102. Kabupaten Karang Asem
103. Kabupaten Badung
104. Kabupaten Bangli
105. Kabupaten Tabanan
106. Kota Denpasar

Provinsi NTB
108. Kabupaten Lombok Utara
109. Kabupaten Bima
110. Kota Mataram
111. Kabupaten Sumbawa Barat
112. Kabupaten Dompu
113. Kabupaten Lombok Tengah

Provinsi NTT
114. Kabupaten Malaka
115. Kabupaten Belu
116. Kabupaten Manggarai Barat
117. Kabupaten Sumba Timur
118. Kabupaten Manggarai
119. Kabupaten Ngada
120. Kabupaten Sumba Barat
121. Kabupaten Timor Tengah Utara

Provinsi Kalimantan Barat
122. Kabupaten Kapuas Hulu
123. Kabupaten Bengkayang
124. Kabupaten Sekadau
125. Kabupaten Melawi
126. Kabupaten Sintang
127. Kabupaten Ketapang

Provinsi Kalimantan Tengah
128. Kabupaten Kotawaringin Timur

Provinsi Kalimantan Selatan

129. Kabupaten Banjar Selatan
130. Kabupaten Kota Baru
131. Kota Banjar Baru
132. Kota Banjarmasin
133. Kabupaten Balangan
134. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
135. Kabupaten Tanah Bumbu

Provinsi Kalimantan Timur
136. Kabupaten Mahakam ulu
137. Kabupaten Kutai Kartanegara
138. Kabupaten Paser
139. Kabupaten Berau
140. Kota Samarinda

Provinsi Kalimantan Utara
141. Kabupaten Tana Tidung
142. Kabupaten Bulungan

Provinsi Sulawesi Utara
143. Kabupaten Bolmong Timur
144. Kabupaten Minahsa Utara
145. Kota Manda
146. Kabupaten Minahasa Selatan
147. Kabupaten Balmong Selatan

Provinsi Sulawesi Tengah
148. Kabupaten Banggai Laut
149. Kota Morowali Utara
150. Kabupaten Tojo Una-Una
151. Kabupaten Poso
152. Kabupaten Toli-Toli
153. Kota Palu
154. Kabupaten Sigi

Provinsi Sulawesi Selatan
155. Kabupaten Pangkajene Kep.
156. Kabupaten Barru
157. Kabupaten Moros
158. Kabupaten Gowa
159. Kabupaten Luwu Timur
160. Kabupaten Tana Toraja
161. Kabupaten Kepulauan Selayar
162. Kabupaten Soppeng
163. Kabupaten Luwu Utara
164. Kabupaten Bulukumba

Provinsi Sulawesi Tenggara

165. Kabupaten Kolaka Timur
166. Kabupaten Buton Utara
167. Kabupaten Konawe Selatan
168. Kabupaten Muna
169. Kabupaten Konawe Kepulauan
170. Kabupaten Muna Barat
171. Kabupaten Buton Selatan
172. Kabupaten Buton Tengah
173. Kabupaten Gorontalo
174. Kabupaten Bone Bolango
175. Kabupaten Pohuwato

Provinsi Sulawesi Barat
176. Kabupaten Mamuju tengah
177. Kabupaten Mamuju Utara
178. Kabupaten Mamuju

Provinsi Maluku
179. Kabupaten Seram Bagian Barat
180. Kabupaten Kepulauan Aru

Provinsi Maluku Utara
181. Kabupaten Pulau Taliabu
182. Kota Ternate
183. Kabupaten Halmahera Timur
184. Kabupaten Kepulauan Sula
185. Kabupaten Halmahera Utara
186. Kota Tidore Kepulauan

Provinsi Papua
187. Kabupaten Nabire
188. Kabupaten Asmat
189. Kabupaten Keerom
190. Kabupaten Warofen

Provinsi Papua Barat
191. Kabupaten Pegunungan Arfak
192. Kabupaten Manokwari Selatan
193. Kabupaten Sorong Selatan
194. Kabupaten Raja Ampat
195. Kabupaten Kaimana
196. Kabupaten Teluk Bintuni
197. Kabupaten Fakfak

Editor : Rahmat

Parpol Dianggap Tak Siap Hadapi Pilkada Serentak 2015

JAKARTA - Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto mengatakan, partai politik selaku perancang utama Pilkada Serentak 2015, justru menjadi aktor utama yang paling tidak siap dalam gelaran pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Mereka tak mempersiapkan para calonnya. Itu justru partai politik pihak yang merancang menjadi pihak yang tidak paling siap,” kata Nico dalam diskusi ‘Pilkada Serentak Antiklimaks?’, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/12/2015).
“Pilkada input-nya sudah banyak masalah. Ada satu faktor lain yang memengaruhi pilkada ini sepi dan sangat senyap. Sehingga output-nya tak akan maksimal,” imbuhnya.
Di lokasi yang sama, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang menilai, ketidaksiapan partai ini disumbang juga oleh regulasi yang selalu berubah-ubah sehingga tak ada kepastian dalam pelaksanaannya.

“Banyak regulasi yang tak memberikan kepastian,” kata Salang.(indoelection)

Ada lagi “Papa Minta Helikopter”?

Armin Mustamin Toputiri - getty images
Kisruh tarik tambang, upaya pemalakan saham PT Freeford yang ramai diplesetkan dengan istilah “Papa Minta Saham”, sampai saat ini belum juga mereda, tapi kini muncul lagi kisruh baru yang juga mulai ramai dibincangkan dengan plesetkan “Papa Minta Heli”. Plesetan itu berasal dari rencana pemerintah melalui TNI Angkatan Udara (AU) akan membeli helikopter mewah sebagai tunggangan baru bagi Presiden dan Wakil Pesiden RI, serta tamu negara.

Dikutip dari rakyatsulsel, rencana pembelian helikopter VVIP jenis Agusta Westland AW-101 dimaksud, adalah untuk mengganti jenis helikopter Superpuma yang dioperasikan oleh Skuadron 17 VIP AU dimana selama ini bemarkas di Pangkalan Udara Utama Perdanakusuma, Jakarta Timur. Jenis AW-101 diproduksi oleh perusahaan kejasama Inggris dan Italia, sementara berjenis Superpuma adalah rakitan buatan perusahaan nasional, yakni oleh PT Dirgantara Indonesia di Bandung.

Helikopter jenis Agusta Westland AW-101, memang diakui sangat mewah tetapi jenis yang ini hanya empat Kepala Negara yang menggunakan, yaitu Nigeia, Saudi Arabia, Algeia, dan Turkmenitsan. Sementara jenis Superpuma yang dikenal kehandalannya, justru digunakan oleh 32 Kepala Negara. Pemerintah Amerika Serikat sendiri pernah memesan jenis AW-101 lalu dibatalkan. Sama halnya dengan pemerintah India yang kemudian berujung korupsi.
Lalu apa pertimbangan Kepala Staf AU,Marsekal TNI Agus Supriatna tetap saja ngotot ingin membeli helikoper jenis AW-101 yang harganya sungguh sangat mahal itu, apalagi kondisi perekonomian Indonesia masih sedang carut marut. Sederhana saja alasan Agus Supriatna, TNI AU ingin kenyamanan dan keselamatan petinggi negara terjaga dengan baik. Lebih dari itu, kelak TNI AU tidak ingin disalahkan seperti pengadaan alutsista periode sebelumnya.

Jika karena demi kenyamanan dan keselamatan petinggi negara terjaga baik, semua pihak pasti sepakat. Tapi kenapa TNI AU tidak memesan saja buatan PT Dirgantara Indonesia jenis Superpuma EC-225, selain dikenal handal juga harganya murah. Tapi Agus Supriatna malah balik menuding, jika PT Dirgantara Indonesia belum mampu memproduksi alutsista udara. Bahkan menyebut perusahaan nasional itu tidak mampu membuat sayap pesawat terbang.

Namun seandainya Kepala Staf TNI AU itu tetap bertahan pada sikapnya, maka dirinya bakal berhadapan UU 16 Tahun 2012, tentang Industri Pertahanan, yang mana mengatur bahwa tidak dibenarkan membeli peralatan utama dari luar negeri, jika dalam negeri sudah mampu membuatnya. Dan PT Dirgantara Indonesia sendiri menyatakan kesanggupan memproduksi Superpuma EC-225 yang bisa menyamai kemewahan jenis Agusta Westland AW-101.


Kalaupun juga jika dalih Kepala Staf TNI AU untuk kenyamanan, serta keselamatan petinggi negara, Pesiden RI, Joko Widodo sendiri yang sedianya akan menggunakan helikoper jenis itu untuk blusukan ke daerah, telah menyampaikan bahwa dirinya lebih mengutamakan helikopter produk hasil karya anak bangsa sendiri. Lalu untuk apa dan buat siapa lagi AW-101 yang mahal itu, tetap bertahan hendak dibeli. Buktinya, “Papa Tak Minta Heli” kan?.(RS/Widi)

Alamak, Kandidat Ini Maju Pilkada Gunakan Ijazah Palsu!

Kepolisian Daerah Metro Jaya telah memastikan ijazah yang dimiliki calon Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, adalah palsu. Kepastian itu diperoleh setelah polisi memverifikasi ijazah tersebut ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Benar, itu ijazah palsu," kata Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Herry Heriawan, Kamis, 19 November 2015.

Dikutip dari Tempo, menurut Herry, ijazah setingkat sekolah menengah atas yang dimiliki Nurdin tidak memiliki legalitas. Bahkan ijazah tersebut tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan. 

Hanya saja, Herry enggan berkomentar banyak terkait dengan kasus pelaporan yang menyeret nama sejumlah petinggi di Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut. Herry hanya memastikan ijazah yang dimiliki Nurdin adalah selembar sertifikat pendidikan dari Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran di Semarang.

Sebelumnya, seorang warga Kepulauan Riau bernama Humaidi, 52 tahun, melaporkan kasus ijazah palsu yang dimiliki Nurdin. Menurut dia, Nurdin hanya memiliki sertifikat belajar yang diklaim setara dengan jenjang pendidikan menengah atas.

Padahal sertifikat yang terdaftar dengan nomor 390/C/KEP/MN/2005 itu adalah sertifikat dari Balai Pendidikan dan Latihan Pelayaran, Semarang, pada 1988. Diketahui, calon kuat Wakil Gubernur Kepulauan Riau itu hanya menempuh pendidikan setahun. "Sertifikatnya tidak ditandatangani Menteri Pendidikan," ucap Humaidi kepada Tempo.

Saat ini Nurdin bertarung dalam pemilihan kepala daerah mendampingi calon Gubernur Kepulauan Riau inkumben, Agung Mulyana. Sayangnya, ijazah setara SMA yang dimilikinya palsu. Padahal Nurdin adalah seorang doktor dan mantan Bupati Karimun.(tempo.co.id)

Cerdas, Bersahaja dan Relijius

Cerdas, Bersahaja dan Relijius