Masjaya: Yang Betul Bukan Fee 40% Tapi 44 Paket!

PALOPO - Drama mutasi di jajaran Pemerintah Kota Palopo jelang lebaran beberapa waktu lalu masih menyisakan tanda tanya, benarkah ada intrik terkait proyek dibalik mutasi tersebut?

Masjaya Maksum, mantan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) kepada DETEKSI, Senin malam, 22/08/2016, menuturkan bahwa benar dalam laporan perihal mutasi dirinya sesuai SK Walikota Palopo nomor 820/717/BKD yang diteken per 1 Juli 2016 lalu terdapat latarbelakang konflik antara dia bersama jajaran Dispertanak yang ia pimpin dengan Farid Kasim Judas, anak sang walikota HM Judas Amir, yang saat itu juga ikut dimutasi ke BPMP selaku Kepala Badan.  Farid sendiri waktu itu masih menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, tutur Masjaya.

“saya luruskan, yang betul bukan fee 40% seperti rumor yang beredar, tapi mau mengambil semua paket kegiatan DAK yang ada di Distanak sebanyak 55 paket kegiatan tapi kami tidak berikan semua, hanya 44 paket yang kami sudah iyakan, namun yang bersangkutan tetap memaksa dan mengancam kami semua untuk dicarikan pengganti dalam mengelola kegiatan tersebut dan ini dibuktikan pada mutasi kemarin (2 Juli 2016) dimana kami semua dimutasi (kadis, sekdin dan 3 kabid non job) dua orang kabid merangkap Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan (PPK) harus ‘out’, tapi intinya bukan ji disitu, ada aturan yang dilabrak, nah itu yang sedang kami perjuangkan,” beber Masjaya di kediamannya di kawasan Jalan Anggrek.  

Masjaya pun mengambil langkah yang menurutnya telah terjadi mal administrasi yang dilakukan oleh Walikota Palopo melalui Badan Kepegawaian Daerah. Selain melapor ke DPRD Palopo ia juga meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk turun tangan.

“saya sudah melapor di Jakarta tanggal 12 Agustus lalu dan tanggal 15 kemarin Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah datang ke Kota Palopo melakukan investigasi,” tukasnya lagi. 

Rumor pemaksaan kehendak oleh anak sang walikota ini pun bak petir menyambar di siang bolong dan menjadi viral. Di media sosial, kliping koran dan quote pernyataan fee 40% bagai bola salju yang menggelinding kemana-mana.

Tinggal selangkah lagi upaya Masjaya ini membuahkan hasil jika Komisi ASN secara serius mau menindaklanjuti temuan tersebut dengan rekomendasi seperti yang menimpa beberapa kepala daerah di Indonesia yang dianggap lalai dan menabrak aturan perundangan yang berlaku, utamanya dalam pengisian jabatan eselon 2 yang sifatnya promosi dan soal penempatan dirinya di Dinassostrans sebagai Fungsional Pekerja Sosial yang bertentangan dengan Peraturan MENPAN nomor Kep 3/M.PAN/I/2014 tahun 2014 tentang  Fungsional Jabatan Pekerja Sosial.

Untuk diketahui bahwa salah satu kejanggalan dalam mutasi kemarin seperti terkuak saat RDP di Komisi 1 DPRD Kota Palopo bahwa Dahri Saleng selaku Kepala BKD Palopo sengaja tidak ikut dalam Baperjakat dan mengaku tidak tahu ada regulasi baru tentang ASN serta menurutnya SK yang dibacakan saat pelantikan itu berbeda dengan yang dibagikan pada tanggal 27 Juli 2016 itu karena kesalahan baca oleh MC.(Tim/D1)

Lebih lengkap dan detail, wawancara khusus ini kami sajikan di Tabloid  Deteksi no. 432/2016 versi cetak. Hubungi: 081241494222 untuk pemesanan. Persediaan terbatas

CATATAN REDAKSI - Mutasi ala Judas Amir, Pembersihan Jelang Lebaran?

Mutasi atau reshuffle adalah hal biasa. Kebutuhan bagi pemimpin untuk menyegarkan suasana di lingkungan kerja, demi target pencapaian yang menurut sang pemimpin perlu untuk diraih. Mutasi bukan barang mainan yang jadi jurus maut manakala ada bawahan yang dianggap  “mbalelo” alias bandel. Inilah hari-hari dimana kita melihat pola penyegaran ala walikota kita selalu menjadi sorotan tajam. Entah karena pemilihan waktu yang dirasa kurang pas, mendekati hari raya dan dalam suasana bulan suci ramadan, adalah satu sisi atau aspek psikologis yang mungkin terabaikan. Lebaran adalah moment kita untuk berbahagia bersama keluarga dan kerabat. Aspek ini nampaknya lalai diperhitungkan oleh para penasehat dan lingkaran dalam walikota.

Aspek lain adalah kapasitas dan kapabilitas mereka yang mendapat promosi jabatan. Meski adalah hak prerogatif pemimpin untuk mengganti kabinetnya, mutasi adalah sarana pemilihan figur sesuai filosofi “the right man on the right place”. Memang untuk hal yang satu ini sangat subjektif, akan tetapi jika pemimpin tidak punya parameter dalam menilai dan menjatuhkan pilihan, maka kritikan akan bermuara pada faktor “like” and “dislike”. Suka atau tidak suka hanya ada pada kantong safari sang pemimpin. Banyak suara sumbang akan hal ini, tetapi kita harus objektif bahwa profesionalisme kinerja bawahan tidak berasal dari bisik-bisik tetangga atau gossip semata. Kerja bawahan yang terukur dapat dilihat dari skor atau nilai mereka dari berbagai aspek yang menjadi tolak ukur penilaian tadi.

Tetapi sudahlah. Kita harus positif thinking, ada hal lain yang amat urgent di kota Palopo untuk jadi bahan pemikiran kita bersama. Masalah jabatan adalah masalah rezeki, garis tangan yang sudah ditentukan dari Atas dan dari atasan. Masih tingginya angka pengangguran, meningkatnya kasus kriminalitas di kalangan remaja serta daya beli masyarakat kelas menengah bawah belum beranjak dari target pencapaian adalah hal lain yang (harusnya) jadi keprihatinan kita bersama. Kita harus bijak tanpa menghilangkan daya nalar dan kritis kita pada penguasa. Pun juga pemimpin harus siap menerima kritikan sepanjang itu masih dalam koridor demokrasi yang sehat.

Hikmah dari setiap mutasi yang dilakukan adalah bekerjalah maksimal, senangkanlah hati rakyat melalui kinerja yang pro masyarakat kelas bawah, orientasi “asal bapak senang” sudah selayaknya dikubur dalam-dalam. Budaya kerja profesional adalah bagaimana tetes keringat rakyat dibayar lewat prestasi dan melayani setulus hati. Birokrasi yang masih bermental inlander alias penjajah sangat tidak layak lagi untuk diteruskan. Jadilah birokrasi yang patuh pada aturan bukan pada atasan. Karena atasan akan datang silih berganti. Tetapi nilai-nilai dan etos kerja, akan abadi selamanya, sepanjang  baju seragam yang anda pakai masih dibeli dari tetes darah dan keringat rakyat. Wallahu‘alam.

 [ Simak tulisan ini dalam versi mp3 KLIK DISINI ]

Reposisi ala Judas Amir, Jurus Maut Jelang Lebaran

PALOPO - Lagi-lagi Judas Amir, Walikota Palopo ini melakukan mutasi di saat-saat jelang lebaran Idul Fitri. Hal yang sama dilakukannya tahun lalu, saat membersihkan kepala sekolah yang dianggapnya kurang berhasil dan yang purna tugas.

Bertempat di Auditorium Saokotae, Judas Amir melantik 11 pejabat eselon II,  Sabtu siang, 02/07/2016.  Judas Amir dianggap banyak kalangan lebih suka mengeluarkan jurus mautnya di hari-hari tak terduga, jelang lebaran misalnya dimana para pejabat yang dianggap sudah tak laku alias tidak berprestasi dibuang ke tempat lain yang lebih “kering”.

 [ Simak Catatan Redaksi tentang reposisi ala Judas Amir dalam versi audio disini  ]

Salahsatu pejabat yang direposisi adalah mantan Kabag Humas Baso Akhmad yang mendapat promosi jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Samir Ilyas yang sebelumnya Kadis Dishubkominfo dilempar menjadi Inspektur Daerah pada Badan Inspektorat Daerah.  

Sementara itu Masjaya Maksum yang sebelumnya Kadis Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) harus puas dibuang sebagai fungsional penyuluh masih dalam lingkup Dispertanak. Harisman yang sebelumnya Kabag Kesra naik kelas menggantikan jabatan yang ditinggalkan Masjaya.

[lihat box daftar nama mutasi pejabat Pemkot Palopo]

Menurut  Muh. Idrus mutasi walikota kali ini tidak ada yang spesial. Sekretaris PWI Luwu Raya ini menilai langkah mutasi walikota adalah hal yang biasa. Yang tidak biasa adalah pemilihan waktunya yang dinilainya kurang tepat. “sebenarnya walikota mau mutasi tiap bulan juga tidak jadi masalah. Hanya saja faktor psikologis yang harus jadi perhatian walikota. Tidak ada salahnya ditunda dulu sehari setelah cuti bersama usai. “Toh, yang dilantik itu belum bisa bekerja karena libur nasional juga, harusnya kita bersikap dewasa, arif dan bijaksana,” kunci Idrus.(DETEKSI/*)

Mutasi Part 3, Indah Mulai Berani Bongkar Kabinet Lama

LUTRA — Bupati Indah Putri Indriani nampaknya semakin pede, setelah dorongan kuat publik Luwu Utara atas tingkat kepuasan SKPD yang rendah maka pelan namun pasti bau wangi rotasi di jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sudah mulai kuat aromanya sepekan terakhir ini.

Sejatinya, Senin 10 Mei lalu, nama-nama pejabat yang akan dimutasi sudah beredar dan jadi perbincangan publik. Namun Bupati Indah saat itu masih belum berani mengumumkan sehingga konon membuat Wakil Bupati Muh. Thahar Rum sedikit kecewa. 200 nama yang sudah disodorkan masih ada yang belum fix sehingga kutak-katik nama masih terjadi. Hingga Rabu 4 Mei 2016 lalu, nama-nama itu sudah diteken dan siap untuk diumumkan dan dilantik pada hari Senin pekan lalu. Publik pun semakin bertanya-tanya. Ada apa dengan “Cinta” ?

Sudah jadi rahasia umum jika persaingan para eselon II menuju tahta SKPD hingga diumumkan dan dilantik kemarin diawali proses tarik menarik. Dan beberapa nama akhirnya harus terpental, dicoret dan ditata ulang. Indah Putri Indriani sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan di Luwu Utara dihadapkan pada pilihan: minimnya pejabat eselon II yang pas untuk digadang-gadang sebagai pimpinan SKPD.

Meski aroma mutasi ini sempat masuk angin, namun Jumat Keramat pada 13 Mei 2016 kemarin adalah jawaban atas tingginya ekspektasi publik pada kinerja Pemkab Luwu Utara.

Bertempat di Aula Lagaligo, Wakil Bupati Muh. Thahar Rum dengan disaksikan Bupati Indah merotasi 24 pejabat eselon II, III dan IV. Ada yang muka lama dan ada juga yang nonjob serta tidak sedikit yang hanya tukar tempat serta pindah posisi.

Meski belum seluruh SKPD dirombak namun sebagai langkah awal mutasi ini mendapat acungan jempol konstituen Indah-Thahar yang memang sejak awal sangat galak menyuarakan perombakan kabinet. Indah sudah mulai berani pasang badan dan merotasi SKPD yang selama ini dinilai belum bekerja maksimal dan menyisakan segudang masalah bagi pemerintahan Indah-Thahar ke depan. Inilah alasan paling masuk akal dan bisa diterima publik.

“Mutasi yang manis dan smooth,” sebut Yunus saat dihubungi terpisah, Sabtu pagi 14/05/2016. Pengamat politik ini menilai Indah sudah semakin pede dan mendapat dukungan sisa-sisa pendukung Arjuna. Yunus mengatakan mutasi di Jumat Keramat kemarin adalah bentuk keberanian Indah-Thahar untuk memulai gerakan perubahan di Luwu Utara. Indah sebut Yunus sangat lihai memainkan dawai-dawai mutasi dan merancang perombakan kabinet ini berdasarkan skala prioritas bukan pada keinginan orang per orang. “Ini semacam peringatan, bahwa bupati Indah memang tegas dan masih memainkan iramanya sendiri, bukan irama orang,” tambah mantan tenaga pendidik kota Palopo ini.

Bupati Indah Putri Indriani sendiri saat dikonfirmasi secara singkat hanya mengatakan jika mutasi adalah hal biasa dan sebagai bagian dari kontrak politik dan kontrak sosial pejabat yang dilantik dengan masyarakat Luwu Utara. “ini kontrak sosial politik, mereka harus mempertanggungjawabkan kinerja mereka pada rakyat Lutra, jadi harus berhati-hati dan transparan,” tegasnya.(Tim D1/ist)

Nama-nama pejabat yang kena mutasi baik promosi maupun reposisi:

1. Drs. Armiadi, M.Si,  Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian (BKP3), sebelumnya Kepala Dinas (Kadis) Kehutanan dan Perkebunan.

2. Suaib Mansyur, Kadis Pekerjaan Umum (PU), sebelumnya Kadis Pertambangan dan Energi.

3. Ir. Arif Palallo MM, Kadis Perhubungan, sebelumnya Staf Ahli Bupati

4. Drs. M. Asyir Suhaeb, M.Si, Kepala Inpektorat, sebelumnya Kepala Badan Kesbangpol

5. Adriani Ismail, Kadis Kehutanan dan Perkebunan, sebelumnya staf ahli bupati.

6. Muhtar Jaya SE, M.Si, Staf Ahli Bupati sebelumnya Kadis PU

7. Jumail Mappile, S.IP, M.Si, Staf Ahli Bupati sebelumnya Kadis Perhubungan.

8. Buramin Dannu, Pelaksana Tugas Kesbangpol, Staf Ahli Bupati.

9. Yasir Taba, Pelaksana Tugas Kepala badan KB & Pemberdayaan Perempuan, sebelumnya sebagai Sekertaris badan KB & Pemberdayaan Perempuan.

10. Alam Komar diperbantukan pada Sekretariat Daerah, sebelumnya menjabat Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan.

11. Martina Simon diperbantukan pada Sekretariat Daerah, sebelumnya menjabat Kepala BKP3

12. Metu Ratu, Kabag Ekonomi, sebelumnya menjabat Sekertaris Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan.

13. Tapsil Saleh, Kabag Umum, sebelumnya menjabat Kabag Ekonomi

14. Andi Muhammad Nasrum, Sekertaris Dinas Kesehatan, sebelumnya Fungsional Dokter UPTD Puskesmas Masamba.

15. Muhammad Yahya, Kepala Kantor Lingkungan Hidup, sebelumnya Kabid di BKP3.

16. Nakicah, Sekertaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebelumnya Kabid di Dinas Kependdudukan dan Catatan Sipil.

17. Irwan menjabat sebagai Kabid Penanganan Darurat di BPBD Lutra, sebelumnya Kabid Bina Marga di PU Lutra.

18. Yasir menjabat sebagai Kabid Pengelolaan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebelumnya Kabag Perencanaan Pembangunan.

19. Muhammad Tahir menjabat sebagai Kabid Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebelumnya Kepala Kantor Lingkungan Hidup.

20. Yasri menjabat sebagai Kabid kelembagaan dan Pembinaan di BKP3, sebelumnya Fungsional Penyuluh di BKP3.

21. Bimas Pasolong, diperbantukan pada Inspektorat, sebelumnya Kabag Umum.

22. Machful Djaya, Kabid Bina Marga di PU, sebelumnya Kasi Pengelolaan Sampah dan Limbah di PU.

23. Marhani Katma Mars,  sebagai fungsional dokter di RSUD Andi Djemma, Sebelumnya Direktur RSUD Andi Djemma.

24. Mardiana diperbantukan pada Kantor Camat Mappadeceng, sebelumnya Kabid Penanganan Darurat dan Logistik di BPBD Lutra.

25. Muhammad Ilyas, staf kantor KPU, sebelumnya Sekertaris KPU.

26. Bambang Heriawan, Plt Kabag Perencanaan Pembangunan, sebelumnya Kasubag di Dinas PU.

27. Usnan Jaya, Pj Kasi pengelolaan sampah dan limbah, sebelumnya staf di Dinas PU.