Ketum Pemilar Ini Sarankan Bupati Indah “Move On” dan Segera Genjot Serapan Anggaran

LUWU UTARA - Rendahnya serapan anggaran SKPD Luwu Utara dalam triwulan ketiga mengundang keprihatinan beberapa elemen masyarakat dan mahasiswa. Ketua Umum PP PEMILAR,  Muh. Husain Adam dalam rilisnya yang diterima redaksi DETEKSI Rabu, 03/08, mengatakan, sejak dilantik bulan Februari lalu, dimana Bupati Indah hampir genap setengah tahun menjadi nakhoda di Kabupaten Luwu Utara, namun di awal masa kepemimpinannya problematika daerah yang sangat mencolok saat ini yakni soal lesunya sektor perekonomian akibat dari lemahnya serapan anggaran daerah tak kunjung bisa segera diatasi.

Berdasar laporan dari beberapa SKPD Luwu Utara, penyerapan anggaran belanja pemerintah secara keseluruhan dalam triwulan III saat ini berada di kisaran angka 25%, Jika melihat total alokasi APBD tahun 2016 yang mencapai angka 1,2 Triliun Rupiah, serapan anggaran ini  terbilang sangat lamban dan jauh dari target yang seharusnya mendekati pada angka 48% di awal triwulan III ini.

Dalam sebuah kesempatan dihadapan para pejabat daerah di seluruh Indonesia, Presiden Jokowi mengatakan, ’’Kita ini ada duit, kementerian ada duit, daerah ada duit. Tinggal membelanjakan uang itu, tapi mengapa tidak bisa cepat?’’

Pertanyaan bernada minor itu sesungguhnya adalah tamparan keras bagi para birokrat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai, kepentingan politik kepala daerah merupakan salah satu penyebab lemahnya penyerapan anggaran. Bahkan, program-program yang menggunakan anggaran APBD dilakukan atas kepentingan politik, kesepakatan seperti itu mengakibatkan pembelanjaan anggaran tidak dilakukan secara teratur sesuai program pembangunan. Pencairan anggaran selalu disesuaikan dengan keinginan kepala daerah.

Ketua Umum Pemilar yang juga alumni Ekonomi S1 Manajemen Keuangan ini mengatakan  jika pemerintah gagal menyerap anggaran, perekonomian akan lesu. Logikanya, ada dana atau duit yang nganggur disana, dalam bahasa yang lebih sederhana, gejala tersebut biasa disebut sebagai inefisiensi anggaran yang berdampak langsung pada melemahnya daya beli masyarakat. Ujung-ujungnya tentu saja perekonomian semakin lesu dan memburuk.

Husain berpendapat, adanya ketakutan dan tekanan di tingkat pimpinan SKPD dalam melakukan belanja daerah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi melemahnya serapan anggaran ini. Pengaruh dari bias PILKADA kemarin tak bisa dipungkiri. Terdapat polarisasi dan perbedaan pilihan di tataran elit pemerintahan dalam suksesi PILKADA 2015 lalu. Mirisnya, Surat Edaran MENPAN nomor 2 Tahun 2016 tentang Penggantian Pejabat Pasca-Pilkada yang berisi pergantian para kepala daerah yang baru saja dilantik tidak boleh mengganti pejabatnya atau melakukan mutasi dalam jangka waktu enam bulan, juga tak dihiraukan dan dipatuhi bupati Indah dengan mengganti beberapa Kepala Dinas di bulan Februari lalu terkesan sangat dipaksakan, hingga ada beberapa kadis yang mengundurkan diri, pada akhinya proram kerja SKPD mandek dan inilah juga faktor yang mengakibatan serapan anggaran lemah.

“Harusnya sebagai Bupati yang baru dilantik, sadar serta cerdas melihat kondisi ini dan segera merangkul kembali juga berkonsolidasi di tataran birokrasi maupun dalam tataran elit Politik, hingga dalam tahun ini pimpinan SKPD bekerja secara sehat tanpa tekanan serta bekerja profesional, apa lagi dalam waktu dekat Pemkab Lutra akan melaksanakan pembahasan anggaran perubahan,” tambahnya.

Kita mengharapkan semoga tahun ini masalah serapan anggaran APBD bisa terserap secara maksimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, serta harus secepatnya melakukan evaluasi pada masing masing lembaga agar nantinya tidak berdampak pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2016-2017, menghindari sanksi Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Kementerian Dalam Negeri pada alokasi Anggaran 2017, dan itu semua tergantung pada kebijakan Bupati Luwu Utara Indah Putri," pungkasnya.(ick/D1)

Alfamart dan Indomaret Koq Suka Dekat-dekatan? Emang Mau PDKT?

Alfamart sama Indomaret aja dekatan masa kita enggak? Terus pake hastag eaaaa. Hahahaa, just kidding gaes!

Serius bentar ya, jadi gini, pasti kamu suka bingung sendiri kan kenapa Alfamart dan Indomaret suka sebelahan? Padahal yang mereka jual itu-itu aja, hmm kenapa yah?

Menurut Marketing Director PT Indomarco Prismatama alias Indomaret, Wiwiek Yusuf, mengatakan bahwa awalnya dia emang terusik sama jarak antar minimarket yang terlalu berdekatan. Namun baginya itu adalah tantangan bagi perusahaannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

"Kalau dibilang ganggu pasti, positifnya kita berlomba-lomba sama-sama memberikan pelayanan pada konsumen," tegas Wiwiek.

Nah karena hal seperti diatas malah membuat kedua minimarket ini memiliki banyak strategi untuk menarik konsumen. Salah satunya dengan banyak memberi promo dan diskon dalam setiap pembelian produk. Asik ya? Mereka yang saingan kita (konsumen) yang dapat banyak diskon, hohoho.

Gak cuma itu, kedepannya kedua minimarket ini juga makin multi fungsi gitu, jadi kamu bukan cuma belanja aja disana tapi juga bisa melayani macam-macam fasilitas pembayaran, kayak pembayaran listrik, pembelian pulsa elektronik, pembelian tiket pesawat dan kereta api sampai tiket nonton konser! Mantaplah kalo Evi Masamba mau konser kita bisa belinya disana, atau jika PSM mau bertanding, tiketnya bisa juga dibeli di minimarket dekat rumah kita.

Nah begitu dong kayak Indomaret dan Alfamart, bersaing secara sehat. Bersaing dengan banyak memberikan diskon apalagi, hehe, membuat anak kosan makin sehat.(*)

Courtesy (foto) : initips7.blogspot.com

Editor : Iccank Razcal

Bayar tagihan melalui SMS, Koq Bisa?

Sekarang bayar apa saja cukup dengan SMS. Dengan menggunakan informasi teknologi ini pembayaran apapun non tiket menjadi mudah. Cukup menekan service centre yang dituju, masyarakat bisa membayar PDAM, PLN, pembiayaan kendaraan, maupun pesan hotel.

"Kami menghadirkan website www.bebasbayar.com. Ini layanan praktis yang memungkinkan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pembayaran sehari-hari tanpa perlu meninggalkan aktifitas, jika sudah terdaftar cukup segala sesuatu yang berhubungan pembayaran dapat dilakukan dengan SMS," ungkap Suroto Direktur Sales Marketing PT Bimasakti Multi sinergi, Selasa (8/9/2015).

Bagi masyarakat sudah terdaftar dan ingin mengetahui tagihan, kata Suroto cukup mengetik cek*kodepelanggan*id pelanggan* pin dan dikirim ke service centre ke 082244823999.

"Kalau pembayarannya ketik bayar*kodeproduk*idpelanggan*pin, dan itu ada prodaknya tinggal kita pilih, kirimnya sama juga di service centre," terang Suroto.

Suroto mengungkapkan, bebasbayar.com tampil sebagai satu-satunya layanan pembayaran terlengkap, dengan lebih dari 250 macem transaksi pembayaran dalam satu layanan.

"Jadi tidak hanya melalui SMS, dengan sekali klik melalui smartphone, tablet, maupun laptop, semua akan menjadi mudah," urai pria asli Jogjakarta ini.

Untuk member bebas bayar terang Suroto regestrasi yang dilakukan melalui handpone tidak dipungut biaya. Meski demikian anggota yang sudah terdaftar harus mempunyai saldo yang cukup untuk memudahkan transaksi.

"Kita telah menggandeng BCA, Mandiri, BNI, dan kita juga ada 83 ribu loket fast pay, jadi untuk mendapatkan deposit cukup transfer saja," ujar Suroto.

Dalam menghadirkan BebasBayar, PT. Bimasakti Multi Sinergi juga menghadirkan fitur layanan terbarunya yakni bayar otomatis. Fitur yang tersedia pada BebasBayar ini memudahkan pelanggan dapat menjadwalkan pembayaran tagihan rutin bulanan tanpa kena denda.

"Jadi misalkan anda mempunyai tagihan kartu kredit, dengan fitur ini tidak perlu khawatir, jika anda lupa, maka akan di debet otomatis, disetiap pembayaran yang dilakukan juga akan dapat cashback serta mendapatkan dana pendidikan anak dengan total Rp50 juta," pungkas pria 31 tahun ini.(RRIOnline)

Wakil Bupati Toraja Utara Harap Provinsi dan Kabupaten Seirama Atasi Krisis Ekonomi

RANTEPAO – Workshop Pengembangan Strategi Penanggulangan Kemiskinan tahun 2015 yang berlangsung di Ruang Pola Bupati Toraja Utara (08/09/2015) pukul 09.00 wita yang dihadiri langsung oleh Kepala Bina Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan bersama rombongan dalam membahas permasalahan kemiskinan di seluruh Kabupaten Provinsi Sulsel salah satunya yakni Toraja Utara.

Turut hadir dalam temu acara serupa Wakil Bupati Toraja Utara Frederik Buntang Rombelayuk, S.Pd didampingi Kepala BAPPEDA Toraja Utara Ir. Daniel Tandi dan peserta berjumlah kurang lebih 60 orang melibatkan Kepala Dinas, Kepala Badan/Kantor, Kepala Bagian, Para Asisten serta Tim yang tergabung dalam Penangggulangan Kemiskinan dan Pengendalian Daerah (TPKPD) Toraja Utara dan Provinsi Sulsel serta beberapa Kepala SKPD/Camat  Se-Toraja Utara turut hadir dalam kegiatan ini.

Laporan Ketua Panitia bahwa di tahun 2014 setelah melakukan  koordinasi di Istana Gubernur  yang dihadiri oleh seluruh TPKPD Se-Provinsi Sulsel hasil keputusan yang diambil bersama yakni bagaimana melakukan sosialisasi serta penuntasan permasalahan kemiskinan di seluruh wilayah Provinsi Sulsel.

Disamping itu ada 2 hal yang perlu di perhatikan secara seksama yakni Momerandum Of Understanding (MoU)  tentang pendidikan dan kesehatan.

Selain itu Kepala Bina Kesra Prov. Sulsel Dra. Hajjah Kurnia, M.Si mengatakan tujuan daripada kegiatan dimaksudkan untuk menanggulangi dan menuntaskan kemiskinan yang ada di Toraja Utara selain sebagai Stimulan untuk para TKPKD untuk lebih bersinerjis agar bekerja untuk masyarakat, kata Hajjah Kurnia.

Sesuai Visi Misi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara “membangun dari pinggir” hal tersebut dimaksudkan karena masih banyak masyarakat Toraja Utara khususnya di berbagai pelosok daerah yang tergolong ekonomi lemah (miskin) memerlukan bimbingan serta uluran tangan oleh sebab itu diharap Tim Penanggulangan Kemiskinan Kab. Toraja Utara betul-betul memberikan stimulan kepada masyarakat untuk bagaimana memperbaiki kehidupannya yang lebih baik lagi.

Toraja Utara sudah jauh melangkah dana akan dijadikan sebagai daerah otonom, oleh sebab itu permasalahan kemiskinan perlu ditangani secepat dan sebaik mungkin yang akan melibatkan seluruh stakeholder yang tergabung dalam TPKPD Provinsi dan Kabupaten.(BB)


Laporan : Basri Budi dari Toraja Utara