Mengagumkan, 30 Perempuan Terpilih di Pilkada Serentak

NASIONAL - Sebanyak 264 daerah menggelar pilkada serentak pada Rabu (9/12) lalu. Meski hasil resmi belum ditetapkan KPU masing-masing wilayah, sejumlah lembaga survei telah mengumumkan hasil hitung cepat atau quick count.

Dari data quick count itu, tercatat ada 30 perempuan yang sukses terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dari data yang kami miliki sampai Kamis (10/12) dari rilis hasil quick count berbagai lembaga survei, sebagian besar calon perempuan yang menang adalah di tingkatan kabupaten dan walikota.

Anggota Komisi I DPR RI, Meutya Hafid sangat mengapresiasi 30 perempuan yang berhasil unggul dalam perhitungan sementara Pilkada serentak 9 Desember lalu.

"Saya kira terpilihnya perempuan sebagai kepala daerah menunjukkan masyarakat Indonesia sudah dewasa dan tidak membedakan antara pemimpin perempuan dengan laki-laki," kata Anggota DPR dari Fraksi Golkar ini, Jumat (11/12).

Meski begitu, ia masih melihat secara keseluruhan jumlah perempuan yang diajukan sebagai calon kepala daerah masih sedikit. "Hanya sebanyak 7,32 persen calon kepala daerah perempuan atau sebanyak 123 orang dari total 810 calon kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota," katanya.

Berikut ini daftarnya:

1. Airin Rachmi Diany (wali kota Tangsel)
2. Ratu Tatu Chasanah (bupati Serang)
3. Tri Rismaharini (wali kota Surabaya)
4. Sri Sumarni (bupati Grobogan)
5. Cellica Nurrachadiana (bupati Karawang)
6. Neni Moerniaeni (wali kota Bontang)
7. Rita Widyasari (bupati Kutai Kertanegara)
8. Chusnunia (bupati Lampung Timur)
9. Asmah Gani (bupati Nunukan)
10. Ilmiati Daud (wakil bupati Wakatobi)
11. Indah Putri Indriani (bupati Luwu Utara)
12. Anna Sophana (bupati Indramayu)
13. Kartika Hidayati (wakil bupati Lamongan)
14. Vonnie Anneke Panambuan (bupati Minahasa Utara)
15. Irna Narulita (bupati Pandeglang)
16. I Gusti Ayu Mas Sumantri (bupati Karangasem)
17. Indah Damayanti Putri (bupati Bima)
18. Faida (bupati Jember)
19. Haryanti (bupati Kediri)
20. Christine E Paruntu (bupati Minahasa Selatan)
21. Neti Herawati (wakil bupati Kepahiang)
22. Mirna Annisa (bupati Kendal)
23. Hairiah (wakil bupati Sambas)
24. Badingah (bupati Gunung Kidul)
25. Sri Muslimatin (wakil bupati Sleman)
26. Merya Nur (wakil bupati Kolaka)
27. Hevearita Gunaryanti (wakil wali kota Semarang)
28. Yulis Suti Sutri (wakil bupati Kuar)
29. Kusdinar Untung Yuni Sukowati (bupati Sragen)
30. Sophia Fatah (wakil bupati Batanghari)

Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perempuan & Politik (ANSIPOL) Yuda Irlang Kusumaningsih mengaku gembira dengan banyaknya perempuan yang akan menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pilkada serentak tahun ini. Dia berharap jumlah ini akan bertambah karena hasil perhitungan yang ada masih berdasarkan hitung cepat.

"Karena jumlah calon perempuan dalam pilkada serentak kali ini tidak sampai 8 persen," ujarnya ketika dihubungi media ini.

Yuda berharap, dengan semakin banyaknya kepala daerah perempuan, isu-isu dan kebijakan yang lebih memperhatikan perempuan seperti kesehatan terkait reproduksi dan pendidikan akan lebih ditingkatkan lagi.

"Tidak banyak kepala daerah atau wakil kepala daerah yang mudeng dengan isu kesetaraan gender," pungkasnya.

Sementara anggota DPR dari Fraksi PPP Okky Asokawaty berharap banyaknya perempuan yang terpilih dalam pilkada serentak membuat politik di Indonesia kian humanis dan tidak menampilkan wajah yang antagonistis.

"Terpilihnya puluhan calon kepala daerah dari kalangan perempuan memberi sinyal positif bagi politik perempuan di Indonesia. Satu sisi kualitas politisi perempuan terbukti dan teruji dapat setara dengan kaum laki-laki. Di sisi lain, komitmen partai politik dalam keberpihakan terhadap politisi perempuan semakin menunjukkan sinyal positif," ujarnya dalam siaran pers.

Dia berharap, keberadaan kepala daerah dari perempuan harus dijadikan momentum untuk membuat kebijakan daerah yang pro dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi kelompok perempuan dan anak-anak. Seperti persoalan kesehatan ibu dan anak serta lansia harus menjadi skala prioritas dalam pembangunan di daerah.

"Kepala daerah dari kalangan perempuan harus menjadi etalase bagi wajah politik perempuan di Indonesia. Daerah-daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dari perempuan harus menerapkan zona anti korupsi di daerahnya. Kepala daerah perempuan dapat menjadi srikandi pemberantasan korupsi dan pelaksanaan birokrasi yang melayani di setiap daerah," pungkasnya.(Idrus)