Sekda Toraja Utara : PNS Harus Netral Dalam Pilkada

RANTEPAO - Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 serentak di seluruh Indonesia tentu saja menuai harapan untuk memilih sosok pemimpin yang benar-benar berkomitmen dan bekerja keras untuk membangun serta menyejahterakan masyarakatnya, selama kurun waktu 5 tahun di masa kepemimpinannya kelak.

Sekretaris Daerah Toraja Utara (SEKDA) Drs. Ek. Lewaran Rante’la’bi, MH setelah ditemui oleh DETEKSI pada (07/09/2015) di ruang kerjanya menuturkan bahwa menyongsong Pemilukada Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus Netral (Independen) dalam memilih sosok Kepala Daerah.

Disampaikan pula dalam pembina upacara bahwa seorang PNS wajib netral dan tidak boleh berkampanye sebab ada sanksi yang dikenakan kepada PNS apabila ada keterlibatan mendukung pasangan calon berdasarkan fakta dan bukti, kata Lewaran Rante’la’bi.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor B/2335/M.PANRB/07/2015 tanggal 22 Juli 2015 yang mengimbau agar seluruh PNS Netral dalam Pilkada, dalam menyikapi hal tersebut berdasarkan peraturan Kemendagri Nomor 53 tahun 2010 PNS harus disiplin sebab ada teguran dan sanksi apabila kedapatan penurunan pangkat hingga pencopotan jabatan akan dikenakan kepada yang bersangkutan, imbuh Lewaran Rante’la’bi.

Mengutip edaran tersebut, Lewaran mengatakan bahwa tidak boleh membuat keputusan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan calon kepala daerah.

Selain itu, PNS juga dilarang menggunakan aset pemerintah untuk pilkada salah satu calon. Seperti penggunaan mobil dinas untuk kampanye dan juga ruang rapat kantor untuk kampanye, tegas Lewaran Rante’la’bi.

"menyongsong Pemilukada 2015, saya mengimbau pada masyarakat agar menciptakan suasana yang kondusif, aman, damai, tentram, displin dalam memilih Calon Kepala Daerah periode 2016-2021," kunci Lewaran Rantela’bi.(BAZ)