PALOPO - Ada-ada
saja cara oknum di lingkup Dinas Pendidikan Kota Palopo dalam mencari
keuntungan pribadi. Beberapa oknum Kepala Sekolah di Kota Palopo ditengarai kerap
melakukan pungutan liar pada calon siswanya, acap kali diadakan Penerimaan
Siswa Baru (PSB) Online termasuk yang belum lama ini diadakan. Hal ini
terungkap dari investigasi Tim DETEKSI di lapangan dan menemui beberapa
orangtua siswa yang mengeluhkan sistem penerimaan online yang dianggapnya hanya
kedok untuk mengelabui publik.
Mr.
X ayah seorang siswa yang berdomisili di Jalan Andi Kambo, yang enggan namanya
disebutkan, Minggu, 04/08/2016 kemarin mengungkapkan jika anaknya yang tidak
lulus secara online di SMPN 4 Palopo harus rela membayar uang bangku yang
diminta kepala sekolah sebesar Rp. 1.500.000,- jika putranya ingin mengecap
pendidikan di bangku kelas satu pada sekolah menengah pertama yang terletak di
jalan yang sama dengan domisili sang ayah siswa tersebut. Karena memang jarak sekolah yang
tidak begitu jauh dari rumah, dengan terpaksa orangtua siswa ini menyerahkan uang
bangku yang dimaksud kepada pihak sekolah. “Saya kasih saja, habis mau
bagaimana lagi, daripada putra saya sekolahnya jauh, ujarnya sambil
bersungut-sungut. Ia mengaku uang itu diperoleh dari hasil pinjaman keluarga
karena penghasilan dirinya yang pas-pasan sebagai tukang ojek. Itupun baru uang
masuk. Belum lagi biaya lain yang ia harus keluarkan seperti membeli seragam olahraga
dan buku pelajaran.
Muh.
Idrus, Sekrertaris PWI Luwu Raya yang juga pemimpin umum Media Deteksi saat
dimintai pendapatnya membenarkan jika praktek ini sudah lama berlangsung. Idrus
mengutip pernyataan Akram Risa, Kadis Pendidikan Kota Palopo yang pernah
dijumpainya beberapa waktu lalu di
ruangannya, yang malah ikut membenarkan kisah Mrs. X tadi. “persoalan itu sudah
biasa dan sering ji terjadi, bukan hanya di SMPN 4 saja tapi di SMPN 1 dan SMAN
3 sudah sering mi begitu, wajar saja, tidak ada memang anggaran untuk beli bangku
baru jadi apalagi kalau kuotanya sudah full,” ucap Akram Risa sebagaimana
ditirukan Muh. Idrus.
Rupanya
Sistem Penerimaan Siswa Baru Berbasis Teknologi masih membuka peluang tindakan curang oleh oknum
Kepala Sekolah untuk memasukkan beberapa nama secara manual atau offline, meski
siswa yang bersangkutan sendiri sudah dinyatakan tidak lulus. Main petak umpet dan lewat jalur belakang ini
atau yang sering diistilahkan “lewat jendela” oleh sebagian kalangan terbukti membuka
ruang bagi calo-calo yang dianggap paham betul seluk beluk sistem dan kondisi
di lingkup Dinas Pendidikan Palopo untuk bermain. Meski Akram Risa mengaku
tidak pernah mencampuri dan tidak menerima persekot atas ulah oknum Kepsek tersebut, namun tindakan tegas tetap
diperlukan, agar kondisi ini tidak berlangsung terus menerus, dimana hanya
orang tertentu yang memiliki finasial bagus yang nantinya akan menguasai
sekolah-sekolah favorit.
Muh Idrus mempertanyakan
efektifitas penerapan sistem online yang dianggapnya tidak lebih dari
formalitas belaka. “Saya hari ini mempertanyakan manfaat sistem online jika
memang masih ada “cara kasar” yang bisa ditempuh
manakala ada siswa yang nyata-nyata
harus ditolak karena kuota sudah penuh tapi masih saja diterima, dengan catatan,
wajib mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, harusnya Pak Wali kalau masih mau oppo
dua kali menjabat, benahi hal-hal semacam ini, karena hal seperti ini sudah jelas-jelas
mencoreng dunia pendidikan dan mencederai janji politik Judas Amir sendiri,”
tandasnya.(TIM
ELANG HITAM/DT1)
