Imbas Pilkada, Beberapa Sekolah Dilarang Ikut Kegiatan PMI

LUWU UTARA - Sejumlah sekolah di Luwu Utara tidak dibolehkan mengikuti acara Hari Ulang Tahun (HUT) Palang Merah Indonesia (PMI) yang ke - 70. Yang dilaksanakan selama 3 hari di Desa Kaluku Kecamatan Sukamaju. Pada Perayaan Hut PMI hanya diikuti beberapa sekolah yakni 23 sekolah saja dari total sekolah yang diundang sekitar seratusan.

Menurut Sekertaris Panitia Pelaksana HUT PMI, Amiruddin, sangat disayangkan adanya beberapa sekolah yang sudah kita undang tapi tidak bisa hadir.

"Kegiatan yang dilaksanakan oleh PMI ini sangat banyak manfaatnya, karena kita banyak memberikan ilmu ekstrakuriler kepada siswa. Mereka diberikan kegiatan pengembangan diri. Tapi sangat disayangkan ada beberapa sekolah yang tidak ikut, " ujarnya.

Amiruddin juga membenarkan bahwa ada dua sekolah yang awalnya sudah konfirmasi untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh PMI ini. Akan tetapi hingga pelaksanaan tidak ada konfirmasi yang jelas, alasan mereka tidak jadi ikut kegiatan.

Sementara itu, staf SDM Muhammad Mahfud Makmur, mengatakan sebagai staf yang membidangi PMR sangat menyesalkan kepada kepala sekolah yang tidak mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Terbukti saat kita melaksanakan perayaan hari ulang tahun PMI yang ke-70 banyak sekolah yang tiba tiba tidak hadir, pada hal antusias siswa untuk ikut sangat besar, ini artinya kreatifitas siswa yang dikungkung oleh pihak-pihak tertentu.

"Jangan hanya karena sekarang ini sudah masuk dalam momen politik, sehingga semua kegiatan seperti selalunya dipolitisir oleh oknum-oknum tertentu, apalagi kegiatan ini merupakan salah satu kegitan ekstrakurikuler yang wajib ada di sekolah," tegasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, menyesalkan tindakan kepala sekolahnya yang tidak mengikutkan siswanya tanpa adanya alasan yang jelas.

"sebenarnya siswa kami sudah bersiap-siap untuk berangkat pada hari itu ke lokasi kegiatan, tiba tiba ada larangan dari kepala sekolah untuk membatalkan keberangkatan para siswa untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Pada hal disekolah kami sudah terbentuk PMR, dimana hari itu juga kami telah mendapat undangan untuk ikut sebagai peserta dalam kegiatan tersebut," tandasnya.

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik, Yunus, S.Pd, M.Si kepada media ini menyayangkan langkah Dinas Pendidikan yang terlibat langsung dalam momen politik pilkada. “Ini sudah tidak benar, tendensius menggunakan jabatan untuk kepentingan orang tertentu yang tidak sehaluan sangat tidak dapat dibenarkan. Sikap kerja professional harus dikedepankan, jangan korbankan masyarakat terutama siswa dari PMR maupun PMI akibat perseteruan dalam Pilkada Lutra,” kuncinya.(AR)

Editor : Andhika